BATULICIN – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Rabu (15/3/2023) di kantor Bupati di Batulicin.
Dalam kunjungan kerjanya bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) disambut Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar beserta jajarannya.
Tujuannya dalam rangka menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) tanah bagi warga Tanah Bumbu.
Dalam sambutannya, Cak Imin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah mensukseskan sertifikasi tanah kepada transmigran.
Dikatakannya, para transmigran perlu mendapatkan perhatian dari semua sektor. Dimana kompleksitas berbagai masalah tersebut tidaklah mudah.
Dimana infrastruktur sarana dan prasarana kemudian aksesnya, kerena demikian para transmigran telah membuka sebuah wilayah baru.
“Dengan SHM yang diserahkan ini akan memungkinkan mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, transmigrasi dan pembangunan desa menjadi satu kesatuan dan akan menjadi prioritas dalam mempercepat pembangunan nasional.
“Pembangunan nasional akan cepat kalau desa tumbuh berkembang dengan cepat,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, cak Imin juga menjelaskan terkait undang-undang pelaksanaan dana desa. Hal tersebut berdampak pada percepatan pembangunan desa yang luar biasa, terutama disisi peningkatan infrastruktur maupun SDM.
“Silahkan dicek di masyarakat desa, dimana pelaksanaannya dana desa dirasa sangat efektif, kerena undang-undang desa berdampak dengan pembangunan desa yang cepat dan harus terus ditingkatkan,” imbuhnya.
Ia mentergetkan tahun 2024 APBN harus disalurkan ke tiap desa sebesar Rp5 milyar.
“Ini sebagai target kami di DPR RI sebagai bentuk perjuangan politik,” terangnya.
Menurutnya, Rp5 milyar dari APBN dianggap rasional dan sangat cukup.
Adapun langkah yang diambil untuk merealisasikan penambahan anggaran Rp5 milyar untuk Desa ini harus dimulai dari komitmen kepala desa sendiri untuk membuktikan keberhasilan dengan melalui sikap, transparan, akuntabel atau tidak ada penyelewengan.
Berkaitan itu, pola pikir dari pemimpin dipusat sana sudah terbuka, termasuk Menteri Keuangan yang sudah menyaksikan bagaimana dana desa itu benar-benar bermanfaat disaat krisis.
“Kemarin terbukti, waktu merebaknya Covid 19, penggunaan dana desa betul-betul efektif,” tutupnya
