BATULICIN – Bupati Zairullah Azhar membuka secara resmi Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Bertempat di Hotel Galaxy Banjarmasin, Jumat (20/9/2024).
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan sertifikat hasil evaluasi akuntabilitas pemerintah kepada 41 SKPD Pemkab Tanah Bumbu.
Dengan peringkat pertama yaitu Bappedalitbang, kedua Dinas Dukcapil, ketiga RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor. Keempat Kecamatan Karang Bintang, dan kelima Sekretariat Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati mengatakan atas nama pemerintah daerah menyambut baik di laksanakannya Workshop SAKIP Tahun 2024.
Untuk itu, Bupati berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan workshop ini dengan sungguh-sungguh.
Sehingga nantinya mampu mengimplementasikan SAKIP dengan benar. Agar perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan.
Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor. Guna mendukung penuh terwujudnya cita-cita Bersama. Yaitu Tanah Bumbu Maju, Mandiri, Religius dan Demokratis.
Kepala Bagian Organisasi Setda Tanbu, Arif Rahman Hakim menambahkan workshop SAKIP di laksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif dan efesian.
Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mendorong perbaikan sistem akuntabilitasi kinerja instasi pemerintah di lingkup Pemkab Tanbu. Agar terdapat peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
Selain itu, ucap Arif, untuk memperkuat pemahaman mendalam pada perangkat daerah unit kerja agar memiliki kompentesi dalam menerapkan konsep SAKIP secara menyeluruh.
Hadir pada kegitan tersebut, Sekda Ambo Sakka, Asisten, seluruh Kepala SKPD dan Kasubag Perencanaan masin-masing SKPD.
Workshop SAKIP berlangsung dua hari yakni 20-21 September 2024.
Sedangkan narasumber yaitu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kemenpan RB, Budi Prawira.
Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri, Eko Wulandaru.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Kemenpan RB, Umu Nur Hanifah.
Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan Siti Norbayah yang di wakili oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
