Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus mengupayakan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program peningkatan akses pendidikan. Bupati Kotabaru, Muh. Rusli, menyatakan optimisme bahwa daerahnya akan menjadi salah satu prioritas penerima program tersebut dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Langkah konkret ditunjukkan dengan kehadiran perwakilan Kotabaru dalam Desk Klarifikasi Dokumen Usulan Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/4). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kabupaten/kota yang telah mengajukan usulan ke Kemensos.
Dari Kotabaru, hadir perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bapperida, Dinas PUPR, BPKAD, serta Bagian Hukum Setda. Mereka menyerahkan dan mengklarifikasi dokumen usulan, termasuk legalitas lahan, status “clean and clear”, serta kesesuaian luas lahan yang disiapkan.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menjelaskan bahwa verifikasi ini menjadi dasar bagi penentuan daerah prioritas. Dalam waktu dekat, Kemensos akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan daerah yang lolos dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan Sekolah Rakyat.
“Komitmen dan kesiapan daerah sangat menentukan dalam penetapan prioritas. Setelah pleno, akan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU,” ujar Robben.
Muh. Rusli menyampaikan bahwa Kotabaru telah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk kelengkapan dokumen dan kesiapan lahan. Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya segera terealisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen mendorong realisasi program ini agar berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
