BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu, dr. H. Andi Rudi Latif, SH, MH, resmi dikukuhkan sebagai Wakil Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk masa bakti 2025–2030.
Pengukuhan dilaksanakan di Jakarta, Kamis (17/7/2025), dan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dalam acara resmi pelantikan Dewan Pengurus APKASI periode terbaru.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran APKASI sebagai wadah bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi strategis atas berbagai persoalan daerah. Ia juga menyoroti isu-isu krusial seperti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan BUMD, serta perizinan investasi yang masih belum optimal di sejumlah kabupaten.
“Perlu ada kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan tantangan pembangunan. Kepala daerah juga harus menjauhi praktik korupsi agar tetap menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Mendagri.
Bupati Tanah Bumbu menyambut positif arahan tersebut dan menilai APKASI sebagai forum strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam menyikapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di tingkat kabupaten.
“Kami siap mendukung penguatan peran daerah dan memperkuat kolaborasi antar kabupaten. APKASI merupakan jembatan untuk menyuarakan isu-isu daerah ke tingkat nasional,” kata Andi Rudi Latif.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa tantangan utama seperti peningkatan PAD, optimalisasi layanan publik, dan pengembangan ekonomi daerah harus dijawab dengan pendekatan lintas sektor serta dukungan regulasi yang berpihak kepada daerah.
“Momentum pengukuhan ini harus menjadi awal dari kerja sama konkret antar pemerintah kabupaten dalam mengembangkan potensi masing-masing wilayah,” tambahnya.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, serta perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dengan terbentuknya struktur kepengurusan baru di APKASI, diharapkan terjadi peningkatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pusat, guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat daerah.
