Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya strategi komunikasi publik dalam mendukung perluasan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan di masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili oleh Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media Diskominfo Kalsel, Erlinda Puspita Ningrum, saat menghadiri kegiatan Media Gathering BPJS Ketenagakerjaan di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (2/1/2026).
Media Gathering tersebut mengangkat tema “Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Media dalam Memperkuat Literasi Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Wilayah Kalimantan.”
Erlinda menuturkan bahwa setiap program pemerintah, termasuk jaminan sosial tenaga kerja, memerlukan strategi komunikasi yang tepat agar dapat diterima dan dipahami masyarakat luas.
“Yang paling utama adalah dukungan dari masyarakat. Karena itu, komunikasi publik menjadi salah satu kunci agar informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan dapat tersampaikan dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Diskominfo memiliki peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai saluran informasi, termasuk media massa dan komunikasi langsung di tingkat komunitas.
“Diskominfo berada sebagai media komunikasi publik yang bisa dimanfaatkan. Dan yang paling menyentuh langsung masyarakat adalah komunikasi berbasis komunitas,” tambahnya.
Menurut Erlinda, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan harus menjangkau hingga ke desa-desa, karena perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan penting bagi seluruh warga negara, bukan hanya pekerja formal.
“Ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat di desa, termasuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang kita bina, bahwa BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia, termasuk pekerja yang mungkin tidak masuk kategori formal,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku mendapat banyak pencerahan terkait pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan risiko kerja.
Erlinda juga menekankan perlunya dukungan media dalam menyajikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
“Kita perlu mendorong pembuatan konten-konten dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, karena kita berbicara tentang risiko yang bisa terjadi kapan saja,” jelasnya.
Melalui kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan media, Diskominfo Kalsel berharap literasi masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat, sehingga perlindungan tenaga kerja dapat dirasakan lebih luas di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. MC Kalsel/Fuz
