Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel) siap merealisasikan salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, H. Muhidin-Hasunuryadi Sulaiman terkait peningkatan akses pendidikan melalui penguatan program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang putus sekolah.
Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan, bahwa program ini merupakan bagian dari tiga janji prioritas utama dibidang pendidikan oleh Gubernur Kalsel, yakni pembangunan pesantren modern, penguatan program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, serta peningkatan kualitas pendidikan secara umum.
Tantri menjelaskan, tujuan utama pengalokasian anggaran tersebut adalah menekan angka putus sekolah di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Melalui dukungan dana tersebut, anak-anak yang terkendala menyelesaikan pendidikan formal diharapkan dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan.
“Kami sudah memiliki data anak-anak yang putus sekolah. Dana ini akan disalurkan melalui BPKAD dan penggunaannya harus tepat sasaran, khusus untuk anak-anak tersebut. Disdikbud Kalsel akan juga akan mengawal penggunaan anggaran ini agar tepat sasaran” ujar Tantri di Banjarbaru, Jumat (13/2/2026).
Ia menambahkan, meskipun data anak putus sekolah telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi dengan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
“Adapun mekanisme pelaksanaan program meliputi penyaluran dana ke seluruh kabupaten/kota untuk menjangkau wilayah lebih luas, penggunaan data spesifik anak putus sekolah dari Disdikbud Provinsi sebagai dasar penetapan sasaran, serta penargetan penurunan angka putus sekolah dan peningkatan angka partisipasi sekolah,” tambahnya.
Keberhasilan program ini juga akan diukur melalui perbaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada periode 2026–2027.
Tantri berharap program tersebut mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Selatan secara signifikan dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banua. MC Kalsel/Jml
