Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terus mengawal realisasi janji kampanye Gubernur Kalsel H. Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, khususnya pada poin ketiga yakni peningkatan kualitas dan akses pendidikan, kesehatan serta jaminan sosial.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, M. Farhanie, mengatakan selama tahun 2025 sebagian besar program yang menjadi bagian dari janji tersebut telah dijalankan, meski diakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait pengelolaan data penerima bantuan sosial.
“Memang sempat muncul isu bantuan tidak tepat sasaran. Namun perlu kami tegaskan, posisi Dinas Sosial Provinsi hanya sebagai koordinator. Penyaluran bantuan langsung dilakukan oleh Kementerian Sosial kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota,” kata Farhanie, Banjarbaru, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, saat ini pengelolaan data telah beralih dari DTKS ke Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN), sesuai arahan pemerintah pusat. Pemutakhiran data terus dilakukan, termasuk melalui operator SIK-NG di kelurahan, aplikasi Cek Bansos, serta kanal pengaduan resmi.
Selain itu, Dinsos Kalsel juga memperluas layanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pembinaan di panti sosial.
Di Panti Sosial Bina Remaja dan disabilitas, penghuni diberikan pembekalan keterampilan seperti perbengkelan, menjahit, hingga pelatihan keterampilan lainnya agar mampu mandiri saat kembali ke masyarakat.
“Harapan kita, setelah enam bulan pembinaan, mereka bisa hidup mandiri dan tidak kembali menjadi penyandang masalah sosial,” tambahnya.
Farhanie memastikan, upaya perbaikan dan penguatan program kesejahteraan sosial akan terus dilanjutkan pada 2026 mendatang. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
