Kinerja pasar modal di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif. Hingga Desember 2025, nilai transaksi saham di wilayah ini tercatat mencapai Rp3,62 triliun.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, mengatakan peningkatan aktivitas pasar modal tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor saham di daerah.
Jumlah Single Investor Identification (SID) saham di Kalimantan Selatan tercatat mencapai 497.131 investor pada akhir tahun 2025. Selain saham, instrumen reksa dana juga menunjukkan perkembangan positif dengan nilai penjualan mencapai Rp0,715 Triliun.
Jumlah investor reksa dana juga terus meningkat dengan total 995.860 SID di Kalimantan Selatan. Di sektor industri keuangan nonbank, posisi Desember 2025 menunjukkan piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan sebesar Rp11,89 Triliun, mengalami kontraksi 2,91 persen (yoy) dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 1,94 persen.
“Penyaluran pembiayaan modal ventura juga tercatat tumbuh 0,08 persen (yoy) dengan nilai pembiayaan mencapai Rp97 Miliar. Selain itu, aset bersih dana pensiun tumbuh 10,12 persen (yoy) menjadi Rp377 Miliar,” kata Agus, Banjarmasin, Sabtu (14/3/2026).
Pada sektor pinjaman daring (pindar), outstanding pembiayaan pada Agustus 2025 meningkat signifikan sebesar 31,13 persen (yoy) menjadi Rp1,026 triliun dengan tingkat risiko kredit agregat (TWP90) sebesar 2,26 persen.
Sementara industri pergadaian pada Mei 2025 juga mencatat pertumbuhan 61,59 persen (yoy) dengan nilai pembiayaan mencapai Rp912 Miliar. Selain menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, OJK Kalimantan Selatan juga terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
“Sejak Januari hingga Februari 2026, OJK telah melaksanakan 11 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh 1.063 peserta dengan materi mengenai pengenalan OJK, produk lembaga jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal” ucapnya.
Dalam layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), tercatat sebanyak 3.489 permintaan layanan telah diproses oleh OJK sejak Januari hingga Februari 2026, dengan 66,3 persen di antaranya merupakan layanan walk-in.
Sementara itu, dari sisi perlindungan konsumen, OJK Kalimantan Selatan menerima 177 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
Pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech peer-to-peer lending sebesar 41,24 persen, disusul bank umum 28,81 persen, dan perusahaan pembiayaan 25,99 persen.
Menurut Agus, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK akan terus memperluas akses keuangan masyarakat melalui berbagai program strategis.
Pada tahun 2026, program TPAKD difokuskan pada lima program utama yaitu Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah perdesaan, Ekosistem Bank Sampah, serta product/business matching.
“OJK Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Agus. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
