Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Hal tersebut disampaikannya usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (16/3/2026).
Muhidin menjelaskan, pertemuan tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemerintah daerah kabupaten/kota.
Rapat difokuskan pada upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar inflasi di Kalimantan Selatan tetap terkendali selama periode Ramadan hingga Idulfitri.
Berdasarkan pemantauan terbaru dari BPS, beberapa daerah yang masih mencatat inflasi relatif tinggi antara lain Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru. Oleh karena itu, pemerintah meminta BPS secara rutin menyampaikan data perkembangan inflasi setiap bulan agar langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Dengan informasi tersebut kita bisa melakukan intervensi, misalnya melalui pasar murah di daerah yang mengalami kenaikan harga bahan pangan, atau meminta distributor menyalurkan barang kebutuhan pokok langsung ke wilayah yang mengalami inflasi,” ujar Muhidin.
Selain bahan pangan, Gubernur juga menyoroti kenaikan harga emas yang turut mempengaruhi tingkat inflasi. Ia menjelaskan bahwa pembelian emas dalam bentuk perhiasan tercatat sebagai komponen inflasi, sedangkan emas batangan tidak termasuk dalam perhitungan tersebut.
Muhidin mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja, termasuk mempertimbangkan pembelian emas batangan dibandingkan perhiasan jika tujuan utamanya adalah investasi. Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak dapat membatasi pilihan masyarakat dalam membeli perhiasan.
Menurutnya, lonjakan pembelian emas belakangan ini juga dipengaruhi oleh isu global, termasuk ketidakpastian ekonomi dan geopolitik yang memicu kenaikan harga emas hingga lebih dari Rp3 juta per gram. Kondisi tersebut mendorong masyarakat berbondong-bondong membeli perhiasan emas.
Selain itu, Muhidin juga menyinggung dampak kenaikan tarif atau harga kebutuhan lain seperti listrik yang dapat memicu inflasi apabila terjadi secara mendadak. Ia menilai penyesuaian harga sebaiknya dilakukan secara bertahap agar tidak mengejutkan masyarakat dan tidak membebani daya beli.
Melalui HLM TPID ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat koordinasi dan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan, perwakilan instansi vertikal, perangkat daerah terkait, serta anggota TPID provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
