UPTD Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan tengah mempersiapkan pengembangan kelembagaan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pelayanan sertifikasi kompetensi serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Kepala UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih berada di bawah pengelolaan anggaran induk, sehingga belum memiliki akun anggaran tersendiri.
“Karena kami sedang menuju BLUD, saat ini anggaran masih berada pada induk. Kami juga sedang mengkaji kemungkinan perubahan target tarif lain-lain PAD yang sah di induk koordinasi,” ujarnya saat diwawancarai di Banjarbaru, Senin (16/3/2026).
Ia menambahkan bahwa pada tahun 2026 pihaknya telah mulai menjalankan sejumlah kegiatan dengan pola kontribusi, yakni kerja sama dengan instansi atau daerah yang memanfaatkan layanan sertifikasi di UPTD.
“Kami mencoba mengumpulkan data lagi dari kabupaten dan kota terkait kebutuhan sertifikasi serta pengembangan kompetensi yang bisa dilaksanakan di UPT Sertifikasi Kompetensi dengan pola kontribusi,” jelasnya.
Menurut Haris, skema tersebut menjadi tahap awal sebelum UPTD memiliki kemandirian anggaran sebagai BLUD. Dengan status tersebut nantinya lembaga dapat mengelola layanan sertifikasi secara lebih optimal.
“Rencananya pada tahun 2027 kami sudah memiliki akun rekening sendiri untuk APBD, sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara penuh,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa rencana anggaran UPTD pada tahun 2027 mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah daerah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar sekitar Rp5 miliar untuk mendukung pelaksanaan berbagai program sertifikasi dan pengembangan kompetensi ASN.
“Alhamdulillah untuk tahun 2027 sudah disetujui sekitar Rp5 miliar. Salah satu program besar yang akan dilaksanakan adalah orientasi PPPK yang jumlah pesertanya bisa mencapai lebih dari 500 orang dalam puluhan angkatan,” ungkapnya.
Dengan dukungan anggaran dan penguatan kelembagaan tersebut, UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM diharapkan mampu menjadi pusat layanan sertifikasi dan pengembangan kompetensi aparatur yang profesional di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/dam
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
