Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui DPMPTSP terus mendorong peningkatan kualitas perencanaan investasi daerah melalui penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) dalam Rapat Kerja Teknis dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menegaskan bahwa IPRO menjadi instrumen penting dalam menarik minat investor.
“Kita harus menyiapkan IPRO yang benar-benar matang. Sektor-sektor potensial harus dipetakan dengan jelas agar dapat ditawarkan kepada investor secara konkret,” ujarnya di Banjarbaru, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan bahwa keberadaan IPRO berkualitas akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian target ekonomi daerah.
“Target 8,1 persen tidak akan tercapai jika kita tidak menyiapkan langkah serius, termasuk penyusunan IPRO yang komprehensif,” tegasnya.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel, Endri, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah kajian IPRO di Kalimantan Selatan masih sangat terbatas.
“Jumlah kajian IPRO kita saat ini masih sangat minim, bahkan belum sampai lima. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua,” ujarnya.
Endri mendorong agar setiap kabupaten/kota dapat menyusun minimal satu dokumen IPRO setiap tahun.
“Jika setiap kabupaten/kota mampu menghasilkan satu IPRO per tahun, ditambah kontribusi dari provinsi, maka kita bisa memiliki sekitar 15 IPRO setiap tahunnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa IPRO akan disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk dipromosikan kepada investor.
“Nantinya IPRO ini akan kita kirim ke BKPM, yang kemudian akan mempromosikannya kepada calon investor, serta kita tampilkan juga dalam aplikasi ‘Bakantan’ agar dapat diakses secara luas,” tambah Endri.
Dengan langkah tersebut, diharapkan Kalimantan Selatan mampu meningkatkan daya saing investasi melalui penyediaan data dan kajian yang akurat dan terpercaya. MC Kalsel/dam
