Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kesiapan penuh dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Kalsel, Adi Santoso, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 di Menara Selatan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap bersinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, dunia usaha, hingga masyarakat, dalam upaya pencegahan karhutla secara komprehensif.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap bekerja sama lintas sektor di daerah dalam pelaksanaan pencegahan karhutla tahun 2026, sebagai langkah antisipasi terhadap prakiraan kemarau panjang berdasarkan ramalan BMKG,” ujar Adi Santoso.
Ia juga menyampaikan pesan Gubernur, yakni upaya menekankan pentingnya langkah preventif yang dilakukan secara masif dan terintegrasi sejak dini, guna meminimalkan risiko kebakaran yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi.
Selain itu, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengendalian karhutla. Oleh karena itu, Gubernur berharap seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan dapat turut berperan dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran.
“Upaya masif ini harus mendapat dukungan luas dari masyarakat Kalimantan Selatan, karena pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Melalui koordinasi yang kuat dan kolaborasi berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis dapat menghadapi tantangan musim kemarau 2026 serta menekan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara signifikan. MC Kalsel/Fuz
