Perubahan iklim yang kian tak menentu mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembenahan pengelolaan irigasi dan pengendalian banjir.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Sidang Pleno I Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel pada 27 April 2026 di Banjarmasin.
Forum lintas sektor ini melibatkan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, BMKG, Komisi Irigasi kabupaten/kota, hingga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah konkret menghadapi ancaman kekeringan, banjir, hingga gangguan produksi pertanian.
Ketua Harian Komisi Irigasi Kalsel sekaligus Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menegaskan bahwa perubahan iklim kini bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan kondisi nyata yang telah berdampak langsung pada sektor pertanian.
Ia menyebut fenomena El Nino, La Nina, dan anomali cuaca telah mengacaukan pola musim, memicu kekeringan ekstrem di satu sisi dan banjir berulang di sisi lain, termasuk banjir rob di wilayah pesisir dan rawa pasang surut.
“Dampaknya sudah kita rasakan, mulai dari keterlambatan tanam, gagal panen, kerusakan jaringan irigasi, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ini ancaman serius bagi ketahanan pangan,” ujar Yasin, Kamis (30/4/2026).
Ia menekankan pentingnya keputusan yang dihasilkan dalam sidang pleno bersifat operasional dan dapat segera diterapkan di lapangan. Informasi iklim dari BMKG, misalnya, diharapkan tidak hanya berupa data, tetapi dapat diterjemahkan menjadi panduan waktu tanam, mitigasi kekeringan, hingga antisipasi potensi karhutla.
Selain itu, Balai Wilayah Sungai diminta memperkuat peran dalam pengendalian banjir di wilayah Sungai Barito secara terintegrasi, mencakup normalisasi sungai, pengelolaan pintu air, dan konektivitas jaringan irigasi.
Di sisi lain, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didorong untuk menyusun strategi adaptif menghadapi musim kemarau, seperti penyesuaian kalender tanam berbasis iklim, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta optimalisasi distribusi air.
Sementara itu, Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku, Herry Ade Permana, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) di sektor irigasi masih menunggu kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Ia menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur antara Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, dan P3A, serta penyusunan pedoman teknis yang komprehensif dari tahap perencanaan hingga serah terima.
“Musim kemarau tahun 2026 diprediksi berlangsung selama enam hingga tujuh bulan dengan puncak pada Agustus. Kondisi ini menuntut langkah antisipatif seperti pemanenan air hujan, penyesuaian pola tanam, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis analisis BMKG,” jelasnya.
Selain kekeringan, banjir juga masih menjadi persoalan utama di sejumlah wilayah Kalsel yang berdampak pada produktivitas pertanian. Penanganan dinilai belum optimal akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui forum tersebut, peserta menyepakati sejumlah komitmen bersama, di antaranya peningkatan koordinasi dan evaluasi lintas sektor, pelibatan aktif P3A dalam setiap tahapan kegiatan irigasi, pemanfaatan data BMKG dalam perencanaan, hingga penyusunan masterplan pengendalian banjir secara terpadu.
Selain itu, disepakati pula upaya optimalisasi mitigasi kekeringan melalui penyimpanan air, pembaruan data geospasial irigasi, percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa, hingga rehabilitasi daerah irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Hasil sidang pleno ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk ditindaklanjuti serta direkomendasikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
“Melalui implementasi komitmen tersebut, pemerintah berharap ketersediaan air dapat lebih terjaga, produktivitas pertanian meningkat, dan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan semakin kuat di tengah tekanan perubahan iklim,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
