KOTABARU, RADARBANUA – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Wakil Bupati Syairi Mukhlis menghadiri Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan III Rapat ke-8 Tahun Sidang 2026/2027. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotabaru Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis (30/4/2026).
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, dalam laporannya menyampaikan bahwa LKPj merupakan tolok ukur pencapaian program kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berlandaskan ketentuan perundang-undangan, di antaranya UU Nomor 27 Tahun 1959, Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 3 Tahun 2007 dan UU Nomor 22 Tahun 2003.
“Keputusan DPRD atas LKPj bersifat rekomendasi, bukan keputusan final. Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD yang wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun tidak memiliki implikasi politik maupun hukum secara langsung, rekomendasi DPRD tetap menjadi bentuk koreksi moral terhadap kinerja kepala daerah. Apabila tidak ditindaklanjuti, hal tersebut dapat berdampak pada tingkat akuntabilitas serta menurunnya kepercayaan publik.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis yang membacakan sambutan Bupati menyampaikan bahwa pembahasan LKPj antara DPRD dan pihak eksekutif yang dituangkan dalam bentuk catatan strategis dan rekomendasi merupakan wujud kepedulian DPRD sebagai representasi masyarakat. Hal ini juga mencerminkan mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD akan kami pelajari dan jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya, termasuk dalam perumusan kebijakan strategis kepala daerah,” ungkapnya.
Ia berharap hasil pembahasan LKPj dapat menjadi panduan dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru ke depan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan visi “Kotabaru Hebat”.
Dalam rapat yang sama, anggota DPRD Agus Subejo turut menyampaikan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Dijelaskan, Propemperda 2026 sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 35 Tahun 2025 tanggal 17 November 2025 dengan total 16 judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Perubahan dilakukan dengan menambahkan satu Raperda, yakni perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemindahan Kepala Desa.
Penambahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024, sekaligus untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kotabaru.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotabaru, H. Suwanti, serta dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kotabaru H. Minggu Basuki, unsur Forkopimda, dan para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
