Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi memulai pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) Lambung Mangkurat melalui pemancangan tiang pertama di Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (6/5/2026).
Prosesi groundbreaking ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang diwakili Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Kegiatan ini turut didampingi Gubernur Kalsel H. Muhidin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Sekda Kalsel M. Syarifuddin, jajaran Forkopimda, kepala SKPD, serta para bupati dan wali kota se-Kalsel.
Dalam sambutannya, Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel dan seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi dan semangat gotong royong dalam merealisasikan pembangunan Kodam tersebut.
Ia menegaskan, pembangunan Kodam bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan wilayah, khususnya di Kalimantan Selatan.
“Kehadiran Kodam ini akan memperpendek rentang kendali, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta mempercepat respons terhadap berbagai situasi di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kekuatan pertahanan Indonesia tidak hanya bertumpu pada alutsista, tetapi juga pada kekuatan rakyat. Semangat juang masyarakat, termasuk di Kalimantan Selatan, menjadi faktor penting yang membuat Indonesia disegani.
“Kami TNI-Polri hanya melanjutkan semangat perjuangan rakyat yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Dengan hadirnya Kodam ini, diharapkan sinergi dengan pemerintah daerah semakin kuat dalam mendukung pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel H. Muhidin menyebut momen ini sebagai tonggak sejarah baru bagi daerah. Pembangunan Kodam Lambung Mangkurat dinilai menjadi simbol penguatan kehadiran negara sekaligus peningkatan sistem pertahanan di daerah.
“Selama ini, Kalimantan Selatan masih berada dalam kendali wilayah militer yang terpusat di luar provinsi. Dengan hadirnya Kodam, efektivitas kendali teritorial dan koordinasi lintas sektor akan semakin meningkat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kalsel memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut, baik dari sisi kebijakan, fasilitas, maupun sinergi lintas sektor. Pembangunan ini juga diyakini memberikan dampak luas, tidak hanya bagi pertahanan, tetapi juga bagi aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menjelaskan bahwa pembangunan Kodam Lambung Mangkurat membutuhkan anggaran sekitar Rp280 miliar. Pendanaan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan dan pemerintah daerah.
“Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp140 miliar berasal dari Kemenhan, sementara sisanya merupakan kontribusi bersama dari Pemprov dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menambahkan, kompleks Kodam akan dibangun di atas lahan seluas 10 hektare dengan gedung utama setinggi lima lantai yang dilengkapi fasilitas sesuai master plan.
Pembangunan ditargetkan rampung pada 2027, dengan rencana peresmian operasional Kodam pada 2027–2028.
Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan Kodam Lambung Mangkurat dapat segera beroperasi dan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/tgh
