Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pentingnya penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki keahlian sesuai bidang pada setiap posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah tersebut dinilai penting agar program pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan efektif dan efisien.
Hal itu disampaikan Muhidin usai melantik dan mengukuhkan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemprov Kalsel di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (8/5/2026).
Menurut Muhidin, penataan birokrasi berbasis kompetensi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah guna memastikan setiap instansi dipimpin oleh pejabat yang memahami tugas pokok dan fungsi teknis di bidangnya masing-masing.
“Saya menghendaki ke depan pejabat yang ditempatkan benar-benar profesional agar kinerjanya lebih terkelola, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap jajaran birokrasi akan terus dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.
“Profesionalisme bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan menempatkan SDM yang ahli di bidangnya masing-masing, saya optimistis berbagai kendala teknis di setiap dinas dapat diselesaikan secara profesional melalui satu pintu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, memastikan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan akan disesuaikan dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Gubernur Kalsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional.
“Ke depan kami akan berupaya menempatkan pegawai sesuai kompetensi dan kualifikasi pendidikannya sebagaimana arahan Bapak Gubernur, yakni menempatkan the right man on the right place sesuai keahliannya,” kata Noryadi.
Ia menambahkan, evaluasi penempatan ASN masih terus dilakukan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Kami masih melakukan pendataan, namun secara bertahap akan dilakukan penyesuaian penempatan pegawai sesuai bidangnya masing-masing. Diskominfo menjadi salah satu SKPD yang mendapat perhatian untuk penyesuaian tersebut,” jelasnya.
Melalui penataan birokrasi berbasis kompetensi ini, Pemprov Kalsel berharap setiap ASN dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai bidang keahlian masing-masing sehingga pelayanan publik berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
