Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh desa di Kalsel telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) online dan menerapkan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto melalui Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho mengatakan penerapan sistem tersebut terus berjalan dan menjadi salah satu upaya meningkatkan transparansi serta efektivitas pengelolaan dana desa.
“Capaian kita saat ini, seluruh desa di Kalimantan Selatan untuk pengelolaan keuangannya sudah menggunakan Siskeudes online. Semua desa juga sudah menerapkan transaksi non-tunai,” ujar Wahyu di Banjarbaru, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, DPMD Kalsel bersama Bank Kalsel terus melakukan pendampingan terhadap desa, terutama apabila terdapat gangguan teknis pada aplikasi maupun kendala jaringan di lapangan.
Menurutnya, penerapan transaksi non-tunai dilakukan untuk meminimalisir peredaran uang tunai dalam proses pengelolaan keuangan desa sekaligus mempercepat proses pembayaran.
“Sekarang transaksi langsung dari rekening desa ke rekening penyedia atau perangkat desa. Jadi tidak ada lagi uang yang dibawa secara tunai dalam jumlah besar,” katanya.
Wahyu menuturkan, sebelumnya transaksi keuangan desa masih dilakukan secara manual dan sebagian menggunakan sistem offline. Namun melalui kerja sama dengan Bank Kalsel, seluruh desa kini telah terintegrasi dalam sistem online.
“Dulu ada yang masih offline, ada juga yang menggunakan bank berbeda-beda. Sekarang semuanya sudah online dan terintegrasi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi pertama di Indonesia yang seluruh desanya menerapkan transaksi non-tunai dan penggunaan Siskeudes online secara menyeluruh.
“Pada 2024 seluruh desa sudah menerapkan transaksi non-tunai,” ungkapnya.
Meski demikian, Wahyu mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait jaringan internet dan keterbatasan fasilitas perbankan di wilayah pelosok desa.
“Rata-rata layanan perbankan masih berada di ibu kota kabupaten, sehingga beberapa perangkat desa harus menempuh jarak tertentu untuk mengakses ATM atau layanan bank,” tuturnya.
Karena itu, pihaknya terus mendorong peningkatan layanan perbankan digital melalui kerja sama dengan Bank Kalsel, termasuk pengembangan layanan laku pandai agar masyarakat dan perangkat desa lebih mudah melakukan transaksi keuangan di wilayah terpencil.
“Kami terus berkoordinasi dengan Bank Kalsel agar layanan keuangan digital bisa menjangkau seluruh pelosok desa di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
