Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Forkopimda Kalsel terkait melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan distribusi biosolar bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan pada hari ini, pihaknya mengunjungi tujuh SPBU dan seluruhnya terpantau dalam kondisi aman dengan antrean kendaraan yang berjalan tertib.
“Dari hasil sidak hari ini di tujuh SPBU yang kami kunjungi, alhamdulillah semuanya lancar. Antreannya juga sesuai dan tertib. Kita berharap kondisi seperti ini bisa terus berlangsung ke depannya,” ujar Ahmad Bagiawan di Banjarmasin, Kamis (14/5/2026)
Ia menjelaskan, dari sisi pengawasan perdagangan, pihaknya menekankan agar biosolar subsidi dengan harga Rp6.800,00 per liter benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Biosolar yang dijual dengan harga subsidi itu harus tepat sasaran. Jangan sampai digunakan untuk kegiatan lain seperti industri. Subsidi ini diperuntukkan bagi kendaraan, mobil ataupun truk yang memang digunakan sebagai sarana transportasi dan angkutan,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, Disdag Kalsel juga mengingatkan seluruh pengelola SPBU terkait pembentukan Satgas BBM yang bertujuan memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi di lapangan.
“Kami sudah menyampaikan kepada seluruh pihak SPBU bahwa akan ada Satgas BBM. Tujuannya agar SPBU benar-benar menyalurkan BBM kepada pihak yang berhak. Jika terbukti menyalahgunakan penyaluran biosolar subsidi, tentu ada risiko hukum hingga penutupan operasional SPBU,” katanya.
Menurut Gia, pengawasan distribusi biosolar tidak hanya melibatkan Dinas Perdagangan, tetapi juga sejumlah instansi lain seperti Badan Intelijen Strategis, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, aparat kepolisian, TNI AD serta TNI AL. Seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga turut dilibatkan dalam pengawasan tersebut.
“Pengawasan ini melibatkan banyak pihak agar distribusi biosolar subsidi benar-benar berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan di lapangan,” tambahnya.
Ke depan, sidak serupa akan terus dilakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki SPBU. Jadwal kunjungan akan disusun untuk memastikan pengawasan berlangsung merata.
“Harapan kami jelas, distribusi biosolar subsidi berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak ada lagi antrean panjang yang menyulitkan para sopir. Kami juga ingin memastikan tidak ada praktik pungutan liar di SPBU maupun penjualan kepada penimbun atau pihak industri yang tidak berhak menerima subsidi,” pungkas Gia. MC Kalsel/scw
