Memasuki awal Triwulan II tahun 2026, kinerja fiskal di Kalimantan Selatan menunjukkan dinamika yang positif dengan penguatan pada sisi pendapatan negara serta percepatan realisasi belanja daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, hingga 30 April 2026 realisasi Belanja Negara di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp9,50 triliun atau sebesar 31,75 persen dari total pagu Rp29,93 triliun.
“Belanja negara masih menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga April 2026, realisasi belanja menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh signifikan,” ujarnya, Banjarmasin, Jumat (29/5/2026).
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat mencapai Rp2,82 triliun atau tumbuh 40,77 persen secara year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu faktor utama penggerak akselerasi fiskal di Kalimantan Selatan pada awal kuartal II tahun ini.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi komponen terbesar dalam realisasi belanja negara dengan nilai mencapai Rp6,68 triliun. Meski secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 17,96 persen, TKD tetap berperan besar dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan hingga akhir April 2026 berhasil terkumpul sebesar Rp4,39 triliun atau 14,92 persen dari target. Angka tersebut tumbuh positif sebesar 30,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Catur, pertumbuhan tersebut didorong oleh pemulihan penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar 27,09 persen secara tahunan.
“Kinerja penerimaan yang tumbuh positif menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Selatan masih cukup terjaga. APBN juga tetap hadir sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional,” katanya.
Dengan perkembangan tersebut, posisi defisit regional tercatat sebesar Rp5,11 triliun. Kondisi ini dinilai masih wajar karena APBN tetap diarahkan untuk memperkuat stimulus ekonomi daerah.
Selain kinerja APBN, konsolidasi APBD Regional Kalimantan Selatan hingga April 2026 juga menunjukkan performa yang resilien. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp9,49 triliun atau mencapai 30,17 persen dari target.
Terdapat pula sinyal positif pada tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah, di mana ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat terus menurun menjadi 68,88 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 74,85 persen.
Pada sisi belanja daerah, realisasi telah mencapai Rp8,50 triliun atau 20,80 persen dari pagu anggaran. Capaian ini berbalik tumbuh positif sebesar 10,86 persen secara tahunan setelah sebelumnya mengalami kontraksi.
Hal paling menonjol terlihat pada Belanja Modal yang melonjak sangat tinggi hingga 193,96 persen (yoy) menjadi Rp870,85 miliar.
“Lonjakan belanja modal menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah mulai mempercepat pelaksanaan proyek-proyek fisik dan infrastruktur lebih awal, seperti pembangunan jalan dan irigasi. Ini diharapkan dapat memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan regional,” jelas Catur.
Ia menambahkan, percepatan belanja produktif tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
