Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yakni Gumilar Achmad Ramadhan, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kelompok Kerja Pengaturan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP.
Menurutnya, pengelolaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi memerlukan dukungan data yang akurat, transparan, dan terintegrasi. Oleh karena itu, kehadiran Aplikasi XSTAR menjadi instrumen penting dalam mendukung proses penerbitan surat rekomendasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara penggunaan Aplikasi XSTAR, mekanisme penginputan data, proses verifikasi, serta berbagai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian JBT dan JBKP,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala dinas dan perwakilan perangkat daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, kepala UPTD pelabuhan perikanan atau yang mewakili, pejabat terkait, serta operator pengelola data Aplikasi XSTAR.
Dalam kesempatan itu, Eddy juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pengelolaan energi yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
“Kami mengharapkan adanya sinergi dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung pengelolaan energi yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas yang telah memberikan dukungan melalui kegiatan sosialisasi tersebut, serta kepada seluruh peserta yang berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan.
Diharapkan, melalui pemanfaatan Aplikasi XSTAR dan penerapan regulasi terbaru BPH Migas, proses penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga penyaluran energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan dengan harapan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang energi di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/Fuz
