Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan daerah menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penurunan pendapatan daerah.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Galuh mengatakan, meskipun saat ini kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih relatif aman dan tidak menghadapi persoalan serius terkait komposisi belanja pegawai, evaluasi tetap diperlukan untuk menjaga kesehatan APBD di masa mendatang.
“Secara internal tidak ada permasalahan yang mendesak, tetapi kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap program-program kegiatan dan belanja daerah, terutama untuk perencanaan tahun 2027,” ujarnya.
Menurutnya, proyeksi pendapatan daerah di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan tren yang perlu dicermati. Jika terjadi penurunan pendapatan, maka proporsi belanja pegawai terhadap APBD berpotensi meningkat dan mendekati bahkan melampaui batas yang ditetapkan regulasi.
Untuk itu, Pemprov Kalsel akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna menentukan fokus pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas.
“Kami akan memfokuskan anggaran pada program-program yang menyentuh akar permasalahan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah,” katanya.
Selain mengevaluasi belanja program, Pemprov Kalsel juga akan melakukan kajian terhadap kebutuhan pegawai dan efektivitas kinerja aparatur dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.
Menurut Galuh, langkah tersebut penting agar setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan hasil yang optimal serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama tim anggaran mengenai fokus program tahun 2027. Pemerintah daerah harus berhitung secara cermat mengenai apa yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan setiap tahun,” jelasnya.
Ia berharap hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPR RI terkait berbagai rekomendasi yang telah disampaikan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada keberlangsungan pembangunan daerah.
“Harapannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di Kalimantan Selatan maupun secara nasional, dapat berjalan lebih baik sehingga berbagai permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
