KOTABARU, RADARBANUA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini secara resmi meresmikan 8 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru pada Senin (15/6/2026). Salah satunya MPP Kabupaten Kotabaru. Peresmian dilakukan secara hybrid dari MPP Kotabaru dan dihadiri langsung Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis melalui zoom meeting.
Dalam sambutannya, Rini Widyantini menyebut peresmian 8 MPP ini bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas layanan publik. “Mewujudkan MPP berarti mewujudkan komitmen bahwa negara hadir di mana pun masyarakat membutuhkan. Hari ini sudah ada sekitar 305 MPP di Indonesia. Rata-rata MPP memberikan 155 jenis layanan dari kementerian, lembaga, Pemda, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PLN. Jumlah ini akan terus kita dorong agar berkembang,” ungkapnya.
Hingga semester I 2026, total MPP di Indonesia mencapai 313 unit atau 61,5% dari 508 kabupaten/kota dan 1 provinsi DKI Jakarta. Delapan MPP baru yang diresmikan berada di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Belitung, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara.
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Otok Kuswandaru dalam laporannya menyampaikan, peresmian MPP adalah langkah konkret reformasi birokrasi yang berdampak. “Konsepnya sederhana namun kuat mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. MPP bukan hanya ruang fisik, tetapi ekosistem pelayanan yang didesain untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, ke depan penguatan MPP fisik akan berjalan beriringan dengan akselerasi MPP Digital Nasional. MPP fisik yang kuat mempercepat adopsi digital, sementara MPP digital memperluas jangkauan tanpa batas geografis. Saat ini MPP Digital Nasional sudah memasuki fase stabilisasi pasca migrasi dan akan difokuskan pada layanan prioritas berdampak tinggi yang terintegrasi dengan Portal Pelayanan Publik Nasional INAco.
Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis pada kesempatan yang sama menyampaikan strategi Pemkab Kotabaru. Mengingat Kotabaru terdiri dari 22 kecamatan dengan 10 kecamatan di wilayah kepulauan dan 12 kecamatan di daratan, Pemkab akan terus mengembangkan digitalisasi layanan publik agar menjangkau seluruh wilayah.
“Bagi masyarakat yang sudah terjangkau jaringan digital, layanan akan diberikan melalui sistem mobile, agen layanan, atau jemput bola langsung ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan lebih mudah mengakses layanan publik,” ujar Syairi.
Selain itu, Pemkab Kotabaru juga akan menggelar kunjungan berkala yang dipusatkan di satu kecamatan. Langkah ini penting mengingat posisi Kotabaru sebagai gerbang timur Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan dekat dengan Ibu Kota Negara.
