Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 dengan mengusung tema “Ayah Wajib Hadir” sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga dan mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan anak untuk mewujudkan generasi bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Syarifuddin, mengatakan peringatan HARGANAS menjadi momentum penting untuk mengingatkan seluruh orang tua bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak.
“Pesan yang disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sangat jelas, bahwa rumah adalah tempat pendidikan terbaik bagi anak. Orang tua harus benar-benar memberikan perhatian dan yang terbaik untuk anak-anaknya, terlebih ayah harus hadir sebagai figur yang dekat dan terlibat dalam tumbuh kembang anak,” ujar Syarifuddin di Banjarbaru, Senin (29/6/2026).
Ia berharap semangat HARGANAS tidak berhenti sebagai seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi setiap keluarga untuk memperkuat komunikasi dan pendampingan kepada anak.
“Semoga melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ini, seluruh orang tua semakin memberikan perhatian terbaik kepada anak-anaknya, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berdampak negatif bagi masa depan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Lisna Prihantini, menegaskan bahwa tema “Ayah Wajib Hadir” menekankan pentingnya kehadiran ayah tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis dalam kehidupan anak.
“HARGANAS ke-33 menjadi momentum untuk menguatkan kolaborasi kedua orang tua dalam membangun keluarga. Kehadiran ayah bukan sekadar berada di rumah, tetapi juga hadir secara psikologis, meluangkan waktu, berkomunikasi, dan mendampingi anak. Bahkan 15 menit waktu berkualitas setiap hari memiliki makna besar bagi tumbuh kembang anak,” jelas Lisna.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting berupa bantuan jamban sehat dan bantuan nutrisi. Menurut Lisna, program tersebut merupakan bagian dari strategi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting.
“Kasus stunting secara nasional sudah menunjukkan tren penurunan, termasuk di Kalimantan Selatan. Namun masih ada beberapa wilayah yang memerlukan perhatian karena angkanya cenderung stagnan. Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, hingga masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan,” katanya.
Ia optimistis dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan di bawah kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, upaya percepatan penurunan stunting dapat terus diperkuat sehingga kualitas keluarga dan generasi penerus di Banua semakin baik. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
