Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 tetap mengedepankan efektivitas anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor digitalisasi dan infrastruktur teknologi informasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, usai mengikuti Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah TA 2027 bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Komisi I Lantai IV DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Rabu (1/7/2026). Rapat juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas, seluruh kepala bidang, Kasubbag Renpor, serta perwakilan masing-masing bidang.
Di depan delapan Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, penyusunan program kerja tahun 2027 dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya menargetkan seluruh indikator kinerja utama tetap dapat dicapai melalui berbagai strategi yang lebih efektif.
“Prinsipnya kami melakukan penyesuaian terhadap prioritas program. Harapan kami, meskipun ada efisiensi anggaran, kinerja Diskominfo tetap dapat dipertahankan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu langkah efisiensi dilakukan dengan mengubah pola pelaksanaan sejumlah kegiatan dari tatap muka menjadi daring apabila memungkinkan. Cara tersebut dinilai mampu menghemat anggaran tanpa mengurangi substansi maupun hasil yang ingin dicapai.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan menurunkan target pelayanan kepada masyarakat. Program yang bersifat pengembangan akan disusun kembali sesuai kemampuan fiskal daerah, sementara layanan yang menjadi prioritas tetap dipertahankan.
“Kami tetap menjaga indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Yang dilakukan adalah penyesuaian pada program-program pengembangan agar lebih realistis dengan kondisi anggaran saat ini,” jelasnya.
Muhamad Muslim menegaskan bahwa pelayanan publik berbasis digital menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran. Infrastruktur jaringan komunikasi dan teknologi informasi yang selama ini mendukung layanan pemerintahan tidak akan dikurangi karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan perangkat daerah.
“Infrastruktur jaringan yang kami fasilitasi tidak boleh berkurang. Yang terpenting kualitas layanan tetap terjaga sehingga pelayanan publik bisa semakin cepat, sederhana, dan memanfaatkan teknologi secara optimal,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, dalam pembahasan bersama DPRD terdapat sejumlah masukan konstruktif, termasuk usulan penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib, seperti sewa lisensi aplikasi dan sistem keamanan siber agar dapat terpenuhi selama 12 bulan.
Menurutnya, usulan tambahan anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan sehingga besarannya belum bersifat final. Seluruh kebutuhan akan dihitung secara cermat agar benar-benar sesuai prioritas dan memberikan manfaat maksimal.
“Yang kami usulkan benar-benar kebutuhan. Semua masih berproses dan akan disesuaikan dengan hasil pembahasan anggaran. Dukungan serta berbagai masukan dari DPRD menjadi bekal yang sangat berharga dalam menyempurnakan rencana kerja tahun 2027,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
