Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas instansi. Hal itu disampaikan Kabag Kebijakan Perekonomian, Biro Perekonomian, Setdaprov Kalimantan Selatan, H Idris usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/7/2026).
Idris mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi nasional, Kalimantan Selatan tidak lagi masuk dalam 10 daerah dengan tingkat inflasi tertinggi. Meski demikian, angka inflasi daerah masih berada di kisaran 4,7 persen sehingga tetap memerlukan perhatian bersama.
“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan saat ini tidak masuk 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Namun inflasi kita masih sekitar 4,7 persen, sehingga tetap harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama seluruh SKPD terkait, Bank Indonesia, instansi vertikal, dan mitra kerja akan terus memperkuat koordinasi agar laju inflasi dapat ditekan hingga berada di bawah 3,5 persen.
“Kita harus bersinergi dengan seluruh SKPD terkait, Bank Indonesia, dan seluruh mitra kerja untuk mengatasi inflasi yang masih cukup tinggi. Harapannya inflasi Kalsel bisa kembali di bawah 3,5 persen,” katanya.
Selain membahas inflasi, rapat juga menyoroti pendataan kawasan permukiman. Idris menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, capaian pendataan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dan berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain.
“Data yang diminta pemerintah pusat sudah terpenuhi dan Alhamdulillah posisi Kalimantan Selatan sudah lebih baik dibandingkan sejumlah daerah yang datanya masih belum lengkap,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
