Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan, sejalan dengan visi Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.
Hal tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.
Rakornas tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, forum ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.
Kegiatan dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal KKP, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, mengatakan Rakornas menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan berbagai program prioritas nasional, termasuk yang selaras dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
“Melalui Rakornas ini kami memperoleh arahan yang jelas terkait pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung dan mengakselerasi implementasinya di daerah melalui penguatan program yang berpihak kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, serta pelaku usaha perikanan,” ujar Rusdi.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama dalam mendukung agenda besar pemerintah seperti swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, hingga pembangunan desa berbasis potensi kelautan dan perikanan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Pemprov Kalsel untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Program nasional akan berjalan optimal apabila didukung koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Kalimantan Selatan siap berkolaborasi untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang maju, produktif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam Rakornas tersebut, para peserta menerima berbagai paparan strategis dari kementerian, lembaga, dan BUMN mengenai penguatan kebijakan swasembada pangan, pembangunan desa, dukungan energi dan logistik, serta operasionalisasi Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap hasil Rakornas dapat menjadi acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis di daerah sehingga pembangunan sektor kelautan dan perikanan semakin terarah, mampu meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan. Dengan demikian, visi Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dalam memperkuat ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata melalui sektor kelautan dan perikanan. MC Kalsel/scw
