Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengikuti Penilaian Wawancara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 sebagai tahapan akhir penilaian internal sebelum dilakukan evaluasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Melalui proses ini, Pemprov Kalsel optimistis mampu meningkatkan predikat Indeks Penyelenggaraan Statistik dari kategori “cukup” menjadi “baik”.
Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan EPSS bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh nilai indeks statistik, melainkan menjadi momentum mengevaluasi tingkat kematangan tata kelola statistik sektoral yang dihasilkan seluruh perangkat daerah.
“Yang kita harapkan bukan hanya memperoleh nilai indeks yang baik, tetapi bagaimana evaluasi ini mampu menggambarkan kematangan proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan hingga pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujar Muslim di Banjarbaru, Rabu (8/7/2026).
Pada penilaian tahun ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel menjadi sampel yang dipilih dalam proses wawancara.
Menurut Muslim, kedua perangkat daerah tersebut dinilai mampu merepresentasikan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia menjelaskan, data yang dihasilkan kedua dinas memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik maupun penyusunan kebijakan. Data kesehatan diperlukan untuk memastikan layanan publik berjalan tepat sasaran, sementara data perdagangan menjadi dasar dalam pengendalian inflasi dan berbagai kebijakan ekonomi daerah.
“Semakin matang tata kelola statistik sektoral, maka data yang dihasilkan akan semakin valid, reliabel, objektif, dan pada akhirnya menjadi instrumen penting dalam mendukung keputusan pimpinan,” katanya.
Muslim juga berharap seluruh peserta dapat menyampaikan jawaban secara maksimal kepada tim penilai serta menunjukkan berbagai bukti dukung yang telah disiapkan sehingga upaya pengelolaan statistik sektoral di Kalimantan Selatan dapat tergambarkan secara utuh.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah, menjelaskan bahwa EPSS merupakan evaluasi yang dilaksanakan setiap dua tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemilihan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan sebagai sampel dilakukan karena kedua perangkat daerah tersebut memiliki tingkat kematangan penyelenggaraan statistik yang paling baik sehingga dinilai mampu mewakili kondisi statistik sektoral di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Setelah tahapan ini selesai, proses selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Penilai Badan dari BPS. Tahap ini menjadi kesempatan terakhir bagi Tim Penilai Internal untuk memastikan seluruh bukti dukung telah terpenuhi secara optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada EPSS tahun 2024 Kalimantan Selatan masih memperoleh predikat “cukup”. Namun pada evaluasi tahun 2026, pihaknya optimistis mampu meningkatkan capaian menjadi predikat “baik” karena sekitar 90 persen bukti dukung telah berhasil dipenuhi.
Dalam proses evaluasi tersebut, tim penilai akan melakukan wawancara berdasarkan 38 indikator yang tersebar pada lima domain penilaian EPSS untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Kalimantan Selatan. MC Kalsel/tgh
