Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi pembangunan kawasan perdesaan sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan berbasis potensi desa.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, yang diwakili Sekretaris Dinas PMD Raden Mas Ernato Surya Jaya, didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan Masrai Zulzai Subkhi.
Rakor dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten, Bappeda, Dinas PMD kabupaten, serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
Dalam sambutannya, Raden Mas Ernato Surya Jaya mengatakan pembangunan kawasan perdesaan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, pembangunan kawasan perdesaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam setiap proses pembangunan.
“Pembangunan kawasan perdesaan harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan desa,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas PMD terus melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari fasilitasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, hingga monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan program di daerah.
Ia juga mengungkapkan, pada periode 2025–2029 terdapat tiga kawasan perdesaan prioritas nasional di Kalimantan Selatan, yakni Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Banjar, Kawasan Agrowisata Kabupaten Tabalong, serta Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Tanah Bumbu.
“Apalagi saat ini S ejumlah kabupaten lainnya juga telah mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi unggulan masing-masing,” ungkapnya.
Meski demikian, Surya mengakui pengembangan kawasan perdesaan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pengelolaan, kapasitas kelembagaan, maupun pemanfaatan potensi daerah. Karena itu, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi dalam memperkuat pembangunan kawasan perdesaan di Banua.
“Melalui rapat koordinasi ini kami berharap lahir berbagai gagasan, model pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat kolaborasi sesuai komitmen Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yaitu bekerja bersama, merangkul semua, sehingga pembangunan kawasan perdesaan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
