Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang disampaikan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rapat Paripurna DPRD di Banjarmasin, Kamis (9/7/2026).
Masukan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan seluruh rekomendasi yang disampaikan legislatif akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar setiap program memberikan manfaat yang optimal.
“Kami siap menindaklanjuti berbagai saran yang telah disampaikan. Hasil-hasil yang telah dilakukan juga akan kami nilai bersama, termasuk hasil awal dari BPN. Terkait kebermanfaatan belanja daerah, selama ini seluruh proses sudah kami laksanakan, namun kami tetap terbuka menerima masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya,” ujar Muhammad Syarifuddin.
Menanggapi dorongan DPRD agar percepatan nota kesepahaman (MoU) dengan BPH Migas segera direalisasikan, Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait guna menyiapkan langkah-langkah teknis yang diperlukan.
“Nanti teknisnya akan kami komunikasikan dengan perangkat daerah terkait agar prosesnya dapat berjalan dengan baik, termasuk yang berkaitan dengan pengoperasian dan upaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut,” jelasnya.
Selain itu, ia juga merespons perhatian DPRD terhadap persoalan kelistrikan di Kalimantan Selatan. Menurutnya, Gubernur Kalimantan Selatan telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang ada.
“Pak Gubernur sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Mereka juga menyampaikan komitmennya untuk secepatnya mengatasi berbagai persoalan yang masih dihadapi,” kata Muhammad Syarifuddin.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan terus terjalin sehingga berbagai persoalan strategis di Kalimantan Selatan dapat diselesaikan secara bertahap demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. MC Kalsel/Fuz
