Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai langkah strategis menjaga peningkatan produksi padi di tengah ancaman musim kemarau panjang.
Kegiatan yang berlangsung di Aula DPKP Kalsel, Banjarbaru, Kamis (23/7/2026), ini dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Perum Bulog, PJ Swasembada Pangan, BMKG, ATR/BPN, serta Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan rakor tersebut menjadi momentum menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat realisasi luas tambah tanam agar produksi pangan Kalimantan Selatan tetap terjaga.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi percepatan luas tambah tanam di Provinsi Kalimantan Selatan. Rakor ini menjadi upaya bersama untuk mempercepat tanam di tengah musim kemarau yang panjang dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota serta berbagai instansi terkait,” ujar Syamsir.
Menurutnya, setiap kabupaten dan kota diminta memaparkan kondisi di lapangan, strategi mitigasi, serta langkah percepatan tanam sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
“Luas tambah tanam ini sangat penting untuk menjaga produksi padi Kalimantan Selatan tetap tinggi. Pak Menteri Pertanian meminta Kalimantan Selatan tetap menjadi barometer pertanian di Kalimantan, sehingga kolaborasi seluruh pihak harus terus diperkuat,” katanya.
Oleh karena itu, kerja keras pemerintah daerah, penyuluh, TNI, dan petani yang berhasil mengantarkan Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi di regional Kalimantan pada 2025.
“Produksi padi Kalimantan Selatan tahun 2025 mencapai sekitar 1,179 juta ton atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan hasil kerja keras para petani dan seluruh jajaran yang terus melakukan pendampingan di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, capaian tersebut menempatkan Kalimantan Selatan sebagai daerah pengampu ketahanan pangan di Pulau Kalimantan. Bahkan, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi Kalsel meningkat menjadi 1,3 juta ton pada 2026.
“Pak Menteri meminta Kalimantan Selatan tetap menjadi barometer pertanian sekaligus penyangga kebutuhan pangan di Kalimantan. Karena itu, pola tanam harus terus ditingkatkan, dari satu kali tanam menjadi dua kali tanam, bahkan dua kali menjadi tiga kali tanam jika memungkinkan,” jelasnya.
Meski demikian, Syamsir mengingatkan tantangan yang dihadapi tahun ini cukup besar akibat potensi El Nino dan puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pompanisasi, sumur bor, pemanfaatan sumber air, serta memetakan lahan yang berpotensi mengalami kekeringan.
Hingga Juli 2026, produksi padi Kalimantan Selatan tercatat telah mencapai sekitar 681 ribu ton, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang berada di kisaran 600 ribu ton. Capaian tersebut menjadi modal positif untuk mengejar target produksi hingga akhir tahun.
Melalui rakor ini, seluruh pemerintah kabupaten/kota juga diminta memperkuat sinergi antara penyuluh pertanian, petugas lapangan, pemerintah daerah, dan petani agar seluruh potensi tanam dapat segera direalisasikan serta dilaporkan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPKP Kalsel optimistis, dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau, target peningkatan luas tambah tanam dan produksi padi tahun 2026 dapat tercapai sehingga Kalimantan Selatan tetap menjadi salah satu lumbung pangan nasional. MC Kalsel/tgh
