KOTABARU, RADARBANUA – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H. Eka Saprudin mengikuti acara mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj. Suwanti. Agenda tersebut meliputi penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI serta Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan berbagai capaian pemerintah selama 21 bulan atau 663 hari masa kepemimpinan. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang selama puluhan tahun dinilai kompleks.
Presiden menegaskan, pemerintah terus berfokus menjaga kepentingan inti nasional serta mengelola kekayaan Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan pembangunan diarahkan pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan bagi generasi penerus.
Di sektor pangan, pemerintah menyampaikan keberhasilan mewujudkan swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit, di tengah ancaman krisis global dan fenomena El Nino.
Pemerintah juga melakukan reformasi dalam penyaluran pupuk. Sebanyak 145 aturan penyaluran pupuk dihapus, sementara harga pupuk berhasil diturunkan sebesar 20 persen. Di sisi lain, volume ketersediaan pupuk meningkat. Kebijakan tersebut turut mendorong kenaikan keuntungan PT Pupuk Indonesia hingga 252,8 persen melalui sinergi Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Sementara di sektor energi, Presiden menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar karena telah mampu memproduksi diesel B50 berbasis kelapa sawit. Kebijakan tersebut disebut mampu menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun atau setara 9,5 miliar dolar AS.
Di bidang legislasi, DPR RI telah mengesahkan 13 RUU hingga Juli 2026, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. DPD RI juga telah menghimpun 10.000.883 aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menangani 701 perkara, termasuk 334 perkara sengketa Pilkada. Dari jumlah tersebut, sebanyak 598 perkara telah diputus dengan tingkat produktivitas mencapai 99,54 persen. Sebanyak 96,74 persen perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan dan 84,51 persen pengajuan dilakukan secara daring.
Presiden menegaskan bahwa mandat yang diterima pemerintah adalah untuk menyelesaikan persoalan, bukan mencari alasan. Pembangunan bangsa, menurutnya, merupakan kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat.
Melalui semangat kebersamaan tersebut, pemerintah berkomitmen memastikan kemerdekaan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh rakyat serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
