Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (FKIK ULM) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari tahapan penyusunan policy brief percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menggali berbagai masukan, saran, serta rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait kondisi, tantangan, praktik baik, dan strategi yang telah dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan.
Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Rahmadi, mengatakan penyusunan policy brief dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan masih tingginya angka stunting di sejumlah daerah.
“Kerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat ini bertujuan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya stunting di suatu daerah. Hasil kajian ini nantinya menjadi rekomendasi dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan di masing-masing kabupaten yang menjadi lokus,” ujar Rahmadi di Banjarbaru, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, hasil kajian tidak hanya bermanfaat bagi daerah yang menjadi lokus penelitian, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi kabupaten lainnya dalam menentukan intervensi yang tepat.
“Posisinya akan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan, termasuk bagi kabupaten lain, sehingga upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam FGD, berbagai masukan disampaikan oleh lintas sektor. Di antaranya Dinas Pertanian yang memberikan masukan terkait ketersediaan dan ketahanan pangan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai penguatan data kependudukan, serta Bappeda terkait perencanaan dan pengalokasian anggaran agar lebih tepat sasaran.
“Masukannya cukup banyak, terutama terkait kriteria-kriteria yang harus dilaksanakan di masing-masing daerah. Dari Dinas Pertanian misalnya terkait ketersediaan dan ketahanan pangan, kemudian dari Dukcapil terkait data kependudukan, dan Bappeda memberikan masukan mengenai anggaran agar program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Rahmadi.
Rahmadi menambahkan, penyusunan policy brief dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan data sekunder di masing-masing daerah yang melibatkan lintas sektor, telaah dokumen, hingga pelaksanaan FGD.
“Pada kesempatan ini kami berharap seluruh sektor terkait dapat berperan aktif memberikan masukan, baik mengenai permasalahan, tantangan, maupun upaya yang sudah dilakukan. Dengan demikian, hasil policy brief nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah,” katanya.
Terkait perkembangan angka stunting, Rahmadi menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024, prevalensi stunting di Kalimantan Selatan berada di angka sekitar 22,97 persen dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara untuk tahun 2025 hingga 2026, data hasil survei terbaru belum tersedia. Namun, berdasarkan data rutin, terdapat kecenderungan penurunan angka stunting. Meski demikian, pemerintah masih menggunakan angka survei sebagai rujukan utama dalam pengukuran di tingkat nasional.
Rahmadi menegaskan, stunting merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Intervensi spesifik dari sektor kesehatan hanya menjadi salah satu bagian dari upaya penanganan, sementara intervensi sensitif yang melibatkan berbagai sektor juga memiliki peran penting.
“Stunting ini merupakan permasalahan yang kompleks, disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Intervensi kesehatan secara spesifik hanya menyelesaikan sekitar 30 persen masalah, sedangkan sekitar 70 persen merupakan intervensi sensitif yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor,” tegasnya.
Karena itu, melalui FGD dan penyusunan policy brief tersebut, Dinkes Kalsel berharap dapat dirumuskan alternatif strategi serta rekomendasi kebijakan yang lebih terarah, berbasis data dan bukti, serta sesuai dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah.
“Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan di daerah, khususnya dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di Kalimantan Selatan,” pungkas Rahmadi. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
