Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Forum Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Banjarmasin, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak. Forum tersebut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel, perbankan, pengembang perumahan, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Muhammad Syarifuddin mengatakan penyediaan rumah merupakan bagian penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
Menurutnya, program nasional 3 Juta Rumah memiliki arti strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian. Penyediaan rumah, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya MBR, mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan sesuai kemampuan.
“Dalam konteks tersebut, KPR-FLPP menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu MBR memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan dengan skema yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong tersedianya perumahan baru yang dapat diakses masyarakat.
Syarifuddin menyebut pembangunan perumahan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterjangkauan harga rumah, ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, kepastian perizinan, hingga akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar setiap tahapan penyediaan perumahan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui forum ini saya berharap dapat dilakukan pembahasan secara lebih konkret mengenai pengembangan perumahan baru, kesiapan pengembang, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” katanya.
Ia juga berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rumusan, tindak lanjut, dan komitmen bersama untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan.
Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Disperkim, tambahnya, akan terus mendorong koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan agar pembangunan perumahan dapat berjalan efektif, terpadu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kepada para pengembang dan pihak perbankan, saya mengharapkan dukungan aktif dalam menghadirkan produk perumahan dan pembiayaan yang terjangkau, berkualitas, serta mudah diakses oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disperkim Kalsel Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak menjelaskan kegiatan tersebut menjadi sarana koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, sektor perbankan, pengembang perumahan, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Forum ini diarahkan untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui penguatan mekanisme pembiayaan serta pengembangan perumahan baru.
Rahmiyanti menyampaikan sejumlah tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, di antaranya meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan serta implementasi program KPR-FLPP.
Selain itu, forum juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan FLPP sebagai instrumen pemerintah dalam meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi MBR.
“Kami juga ingin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, pengembang perumahan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan perumahan baru di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Forum tersebut sekaligus menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, peluang, serta strategi percepatan penyediaan perumahan melalui penguatan regulasi, pembiayaan, dan kelembagaan.
Rahmiyanti berharap hasil pembahasan dapat menghasilkan rekomendasi yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau di Kalsel diharapkan semakin luas. MC Kalsel/tgh
