Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah. Berdasarkan data perkembangan karhutla periode 1 Januari hingga 28 Agustus 2026, tercatat sebanyak 2.083 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 10.095,14 hektare.
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, mengatakan data tersebut menjadi bagian dari pemantauan perkembangan karhutla sekaligus dasar dalam menentukan langkah penanganan di lapangan.
“Pemantauan terhadap kejadian karhutla terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi di setiap wilayah. Data ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan,” kata Ronny, Sabtu (29/8/2026).
Selain kejadian dan luasan lahan terdampak, data BPBD Kalsel yang bersumber dari SIPONGI Kementerian Kehutanan dengan dukungan pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP dan NASA-NOAA20 mencatat sebanyak 13.726 titik hotspot hingga 28 Agustus 2026.
Berdasarkan sebaran kejadian, Kota Banjarbaru mencatat jumlah kejadian tertinggi dengan 421 kejadian dan luas lahan terdampak 1.547,19 hektare. Selanjutnya Kabupaten Banjar mencatat 389 kejadian dengan luas lahan terdampak terbesar, yakni 2.285,72 hektare.
Sementara itu, Kabupaten Tapin tercatat memiliki 3.942 titik hotspot, menjadi jumlah hotspot tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat 2.143 titik hotspot, sedangkan Kabupaten Banjar sebanyak 2.078 titik hotspot.
Wilayah lain juga tercatat mengalami kejadian karhutla, di antaranya Hulu Sungai Utara sebanyak 96 kejadian dengan luas terdampak 517,85 hektare, Tanah Laut 329 kejadian dengan 1.805,05 hektare, Barito Kuala 146 kejadian dengan 860,7 hektare, serta Tanah Bumbu 58 kejadian dengan 174,35 hektare.
Kabupaten Kotabaru tercatat 48 kejadian dengan luas lahan terdampak 58,07 hektare, Tabalong 29 kejadian dengan 135,13 hektare, Balangan 56 kejadian dengan 183,57 hektare, dan Hulu Sungai Tengah 58 kejadian dengan 156,11 hektare. Sementara Kota Banjarmasin tercatat 13 kejadian dengan luas lahan terdampak 1,43 hektare.
Ronny menegaskan, perkembangan karhutla memerlukan pemantauan secara berkelanjutan, khususnya terhadap wilayah yang memiliki sebaran kejadian maupun titik hotspot cukup tinggi. Upaya pengendalian juga perlu dilakukan secara terpadu dengan mengoptimalkan sumber daya dan peralatan yang tersedia.
“Pengendalian karhutla membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan dan penanganan secara terpadu. Setiap perkembangan di lapangan perlu menjadi perhatian agar potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
BPBD Provinsi Kalimantan Selatan juga terus memperbarui data kejadian karhutla sebagai bagian dari upaya penanganan bencana. Data per 28 Agustus 2026 tersebut menunjukkan bahwa pengendalian karhutla masih menjadi perhatian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat, lingkungan, serta aktivitas di wilayah Kalimantan Selatan. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
