Perkembangan transformasi digital di sektor pemerintahan membawa manfaat besar bagi pelayanan publik, namun di saat yang sama juga memperluas potensi ancaman terhadap sistem elektronik. Kondisi tersebut mendorong setiap instansi pemerintah untuk tidak hanya membangun sistem digital, tetapi memastikan kemampuan mendeteksi, merespons, dan memulihkan sistem ketika menghadapi insiden siber.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Pengukuhan Bersama Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2026 di BSSN, Selasa (6/10/2026).
Nugroho menegaskan bahwa kecanggihan teknologi tidak serta-merta membuat sebuah sistem terbebas dari ancaman. Menurutnya, tidak ada sistem yang dapat dijamin aman sepenuhnya karena pola serangan siber terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan cara kerja organisasi.
“Tidak ada satu pun sistem yang menjamin 100 persen aman. Tidak ada satu pun sistem yang aman dari ancaman,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan BSSN, potensi ancaman siber yang terdeteksi menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2019 hingga 2024, BSSN rata-rata mendeteksi sekitar 700 juta potensi ancaman siber setiap tahun, yang mencakup berbagai bentuk serangan seperti malware, ransomware, hingga eksploitasi kerentanan.
Pada 2025, potensi ancaman tersebut disebut meningkat lebih dari 700 persen dengan angka sekitar 174 potensi serangan per detik. Sementara hingga Oktober 2026, BSSN mencatat sekitar 133 potensi ancaman serangan per detik atau telah mencapai sekitar 3,13 miliar potensi ancaman.
Besarnya angka tersebut, menurut Nugroho, menunjukkan bahwa keamanan siber tidak dapat dipandang sebagai pekerjaan yang selesai setelah sistem dibangun. Keamanan harus menjadi proses berkelanjutan yang melibatkan teknologi, sumber daya manusia, tata kelola, serta kesiapan organisasi.
BSSN, lanjutnya, secara rutin menyampaikan indikasi ancaman kepada penyelenggara sistem elektronik agar setiap instansi dapat segera melakukan langkah mitigasi. Respons terhadap notifikasi tersebut juga menunjukkan perkembangan positif.
“Pada tahun 2020, respons terhadap notifikasi yang diberikan masih sekitar 20 persen. Namun pada 2025 dan 2026, sekitar 80 persen notifikasi BSSN kepada lembaga sudah direspons dengan cukup baik,” jelasnya.
Peningkatan respons tersebut juga berjalan seiring dengan penguatan kapasitas Tim Tanggap Insiden Siber di lingkungan pemerintahan. Nugroho menyebut, jika pada 2024 tingkat kesiapan tim penanganan insiden di instansi pemerintah pusat dan daerah masih sekitar 50 persen, saat ini tingkat keterbukaan atau keberadaan tim tersebut telah mencapai sekitar 97 persen.
Menurutnya, keberadaan TTIS menjadi penting karena tim tersebut merupakan garda terdepan ketika sebuah organisasi menghadapi insiden siber. TTIS tidak hanya bertugas meneruskan laporan kepada BSSN, tetapi harus mampu melakukan tindakan awal untuk membatasi dampak serangan.
“Ketika insiden terjadi, kecepatan penanganan insiden menjadi kunci,” ujarnya.
Nugroho menjelaskan, penanganan insiden perlu dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber. Organisasi menjadi pihak pertama yang melakukan identifikasi dan validasi, membatasi dampak, mengambil langkah awal, kemudian melakukan eskalasi apabila diperlukan.
Dalam konteks teknis, terdapat sejumlah tahapan penting yang harus dimiliki setiap TTIS, yakni melakukan identifikasi terhadap sistem dan kerentanannya, memberikan perlindungan, mendeteksi potensi ancaman, melakukan penanganan, serta memulihkan sistem agar dapat kembali beroperasi.
Namun, Nugroho mengingatkan bahwa aspek teknis bukan satu-satunya faktor dalam membangun ketahanan siber. Tata kelola juga menjadi bagian fundamental, mulai dari regulasi dan SOP, pengamanan fisik, jaringan, perangkat, aplikasi, hingga perlindungan data.
“Keamanan siber bukan semata-mata bicara tentang teknologi, tetapi juga tentang tata kelola dan pengawalan,” katanya.
Ia juga mendorong agar penguatan TTIS dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Penguatan tersebut mencakup kelembagaan dan tata kelola, kemampuan deteksi dan pemantauan, kemampuan respons dan pemulihan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta kolaborasi lintas organisasi dan sektor.
Menurut Nugroho, kolaborasi menjadi semakin penting karena karakter ancaman siber tidak mengenal batas organisasi. Pengalaman suatu instansi dalam menghadapi insiden dapat menjadi pembelajaran bagi instansi lainnya untuk memperkuat sistem dan mengantisipasi risiko serupa.
“Sudah waktunya kita berbicara tentang keamanan dan kolaborasi,” ujarnya.
Penguatan kesiapsiagaan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital yang semakin menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Gangguan terhadap sistem pemerintahan, pendidikan maupun kesehatan tidak hanya berdampak pada perangkat teknologi, tetapi dapat menghambat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, keberadaan TTIS di setiap instansi diharapkan mampu memastikan bahwa transformasi digital berjalan beriringan dengan keamanan dan ketahanan sistem, sehingga layanan publik tetap dapat berlangsung secara aman, andal, dan terpercaya. MC Kalsel/dam
