TANAH BUMBU, RADARBANUA – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari upaya mengawal kebijakan pembangunan daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pemerintah daerah.
Tahapan pembahasan tersebut diawali dengan rapat paripurna penyampaian RAPBD 2027 yang digelar di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua II DPRD Tanah Bumbu Syabani Rasul. Dalam kesempatan itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi DPRD, pembahasan RAPBD merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Proses tersebut tidak sekadar mencermati angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan belanja memiliki arah yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
RAPBD 2027 disusun untuk mendukung sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029, yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Arah pembangunan tersebut mencakup transformasi infrastruktur, penguatan perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam penyusunan dan pembahasannya, kebijakan anggaran juga diarahkan untuk mendukung tujuh misi pembangunan daerah. Sejumlah prioritas di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penguatan layanan kesehatan, pengembangan ketahanan pangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur.
DPRD memiliki peran penting dalam mencermati kesesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pembahasan di tingkat fraksi maupun alat kelengkapan dewan, berbagai masukan dan evaluasi diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan anggaran sebelum ditetapkan menjadi APBD.
Berdasarkan struktur RAPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,185 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,888 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp702,34 miliar.
Besarnya struktur anggaran tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Perencanaan belanja perlu disertai target kinerja yang terukur, sehingga alokasi anggaran dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, pembahasan RAPBD 2027 juga menjadi momentum untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, program yang dirumuskan dapat berjalan sesuai prioritas, didukung alokasi anggaran yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
Melalui pembahasan yang cermat dan konstruktif, RAPBD 2027 diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang berorientasi pada hasil, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi salah satu faktor penting agar anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
