Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Seminar Nasional bertema “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus Wilayah IKA PMII Kalimantan Selatan periode 2025–2030.
Menurut Hasnuryadi, sinergi yang kuat tidak hanya diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi juga dalam aspek pengawasan. Ia menegaskan bahwa pengawasan bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Sinergi dalam pengawasan justru membuat pemerintahan bekerja lebih baik, lebih akuntabel, dan lebih dipercaya oleh masyarakat,” ujar Wagub, Banjarmasin, Senin (20/4/2026).
Ia menyebutkan, berbagai lembaga negara seperti DPR RI, BPK RI, Ombudsman, KPK, KPI, Kompolnas, Komisi Informasi, hingga lembaga independen lainnya memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Selain itu, Hasnuryadi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil. Organisasi seperti PMII dan IKA PMII dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat fungsi pengawasan melalui kekuatan sosial yang dimiliki.
“Dengan kekuatan sosial kapital, organisasi kemasyarakatan dapat turut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi mengungkapkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian pembangunan yang menggembirakan. Sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, pengangguran, hingga gini rasio menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus menjaga dan meningkatkan capaian tersebut melalui kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
“Sinergi antara perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, fungsi pengawasan, serta partisipasi masyarakat sangat penting agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat dan sinergi yang tulus, capaian pembangunan berpotensi hanya menjadi angka tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Hasnuryadi pun berharap agar seminar nasional tersebut tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak.
“Seminar ini akan bermakna jika hasilnya benar-benar diimplementasikan, baik oleh pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat sipil secara bersama-sama,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
