Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan kesehatan keluarga di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, mengatakan, penguatan pelayanan kesehatan keluarga menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Menurutnya, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menurunkan angka stunting, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan pemenuhan nutrisi dan hak kesehatan pada masa kritis pertumbuhan anak.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yang juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam mendukung kesehatan ibu dan anak.
“Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya peran aktif suami dalam pendampingan istri serta penguatan peran keluarga sebagai pondasi utama tumbuh kembang anak,” ujar Diauddin di Banjarmasin, Selasa (11/8/2026).
Diauddin menegaskan, keluarga, khususnya ibu, memiliki peran sentral dalam membimbing dan mengasuh anak sejak masa bayi hingga dewasa. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Di antaranya keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, masih ditemukannya kasus kekurangan gizi, kehamilan yang terlalu dekat, hingga kelelahan ibu yang dapat berdampak terhadap kesehatan keluarga secara keseluruhan.
Karena itu, pelayanan kesehatan keluarga tidak boleh hanya berfokus pada masa kehamilan dan persalinan. Pelayanan harus diberikan secara menyeluruh dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan.
“Pelayanan kesehatan keluarga tidak boleh berhenti pada layanan kehamilan dan persalinan saja, tetapi harus menjangkau seluruh siklus kehidupan: ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, hingga pelayanan keluarga berencana,” jelasnya.
Menurut Diauddin, monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi kunci untuk memastikan setiap program kesehatan keluarga berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.
Melalui pertemuan tersebut, ia mengajak seluruh peserta untuk melakukan kajian secara kritis terhadap data pencatatan dan pelaporan kesehatan keluarga di masing-masing kabupaten/kota.
Selain itu, forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman serta praktik baik dalam menyelesaikan berbagai kendala pelayanan kesehatan keluarga di lapangan.
“Yang tidak kalah penting adalah menyusun rekomendasi yang operasional dan aplikatif, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan anak serta perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.
Diauddin juga mendorong penguatan sinergi antara Dinas Kesehatan kabupaten/kota, puskesmas dan lintas sektor terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan kesehatan keluarga dapat ditangani secara terpadu, mulai dari tingkat pelayanan dasar hingga dukungan lintas sektor.
Dalam kesempatan itu, ia turut menekankan pentingnya akurasi dan ketepatan waktu dalam pencatatan serta pelaporan data kesehatan.
Menurutnya, data yang valid dan mutakhir menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan dan intervensi kesehatan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan persoalan secara lebih tepat sekaligus memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Data yang valid dan up to date adalah fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat dan pemberian layanan kesehatan yang optimal,” tegas Diauddin.
Melalui pertemuan monitoring dan evaluasi ini, Dinkes Kalsel berharap seluruh kabupaten/kota semakin mampu memperkuat pelayanan kesehatan keluarga secara komprehensif. Upaya tersebut diharapkan turut mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan, khususnya dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/scw
