Dia mengatakan, data tersebut akan dijadikan acuan pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Data kemiskinan yang disampaikan oleh BPS Tanah Bumbu sementara ini mencapai 17 ribu jiwa, namun berbeda jauh dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebanyak 6000 jiwa.
“Tidak singkronnya data tersebut pemerintah daerah berinisiatif untuk melakukan pendataan secara mandiri dengan melibatkan perangkat desa dari tingkat RT dengan mendatangi warganya satu persatu untuk memastikan berapa jumlah warga miskin di Tanah Bumbu,” jelasnya.
Apabila pendataan nya sudah rampung pemerintah daerah akan menjalankan program dana permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Masing-masing jiwa yang sudah terdaftar sebagai masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan dana permodalan dari pemerintah daerah sebesar Rp2 juta-Rp5 juta.
Dana tersebut akan dialokasikan menggunakan dana APBD perubahan 2023 sebesar Rp2 miliar lebih.
“Kami targetkan dua bulan ke depan program ini sudah jalan, sehingga periode 2023 angka kemiskinan di Tanah Bumbu benar-benar tuntas,” tegas Zairullah
Selain terkait data kemiskinan diwilayahnya, dia juga menekankan terkait dengan perkembangan implementasi Serambi Madinah program Satu Desa Satu Masjid.
“Pertemuan ini untuk pemantapan program satu desa satu masjid,” sebutnya.
Zairullah minta agar program satu desa satu masjid berlangsung dengan sekses sehingga upaya pemerintah daerah mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, kompetitif, religius, dan berakhlak mulia terwujud.
