BATULICIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggelar sidang paripurna terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Tanah Bumbu, Kamis (8/6/2023)
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani dan di hadiri oleh Anggota DPRD, SKPD, dan Forkopimda.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP yang diwakili oleh Abdul Rahim menyampaikan apresiasi terhadap laporan pertanggung jawaban APDB tahun anggaran 2022 yang mana realisasi belanja daerah mencapai 97 persen dan meraih WTP 10 kali berturut-turut dari BPK.
“Namun ada beberapa catatan yang juga kami sampaikan yakni terkait depisit anggaran serta beberapa program yang belum terealisasi sepenuhnya,” kata Rahim.
Oleh karena itu melalui sidang paripurna ini kami berharap pada tahun 2023 ini semua program prioritas dapat terlaksana dengan capain sesuai yang ditargetkan.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andre Maulani, mengatakan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang secara konseptual bermuara kepada rakyat, sebagai pemberi mandat, baik bagi eksekutif maupun legislatif.
“Tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengelola dan menggunakan anggaran, tetapi juga sebagai sarana evaluasi atas capaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran,” jelasnya.
Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mempersiapkan dan memperhitungkan rancangan APBD perubahan tahun 2023, dengan melakukan penyesuaian kapasitas fiskal demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam sisa kurun waktu tahun 2023 ini.
“Tahapan terakhir LPJ kami agendakan paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi akan dijawab nanti saat pendapat akhir fraksi,” pungkasnya
