Banjarbaru – Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli bersama Wakil Bupati Syairi Mukhlis dan sejumlah kepala SKPD menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2029. Acara digelar di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, kawasan Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
Musrenbang tersebut diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan dengan mengusung visi “Kalsel Bekerja” yang merupakan akronim dari Berkelanjutan, Berbudaya, Religius, dan Sejahtera. Adapun lima misi pembangunan Kalsel antara lain: pembangunan manusia unggul, infrastruktur andal, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan merata, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta tata kelola pelayanan publik yang cepat dan mudah.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini penting untuk menyelaraskan RPJMD daerah dengan RPJMN nasional. Ia juga menyoroti capaian Pemprov Kalsel, antara lain keberhasilan meraih opini WTP atas pengelolaan keuangan selama 10 tahun berturut-turut dan predikat A atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama lima tahun berturut-turut dari Kementerian PANRB.
“Dengan prestasi ini, kita tidak boleh berpuas diri, tetapi terus berbenah demi kemajuan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah untuk memahami makna Musrenbang dan mendorong sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu program besar yang direncanakan adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut dan pelabuhan internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, Kotabaru, sebagai bagian dari rencana menjadikan Kalsel sebagai gerbang logistik nasional.
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, menambahkan bahwa Musrenbang kali ini turut melibatkan enam kementerian: Bappenas, Dalam Negeri, Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Lingkungan Hidup. Dari enam kementerian tersebut, empat di antaranya memiliki keterkaitan langsung dengan prioritas pembangunan daerah.
“Misalnya Kemenhub untuk pembangunan pelabuhan internasional, Kemenpora untuk stadion bertaraf internasional, Kemenpar terkait Geopark Meratus yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark, dan KLHK dalam pengelolaan sampah,” jelasnya.
Ia menambahkan, Musrenbang 2025 menjadi tahapan akhir dalam penyusunan RPJMD. Dokumen ini ditargetkan selesai lebih cepat, yakni empat bulan, dan akan disahkan sebagai Perda pada 30 Juli 2025.
