BATULICIN – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosp) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat koordinasi guna menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025. Fokus utama rapat adalah memperkuat sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi di daerah.
Kepala Diskominfosp Tanah Bumbu, Al Husain Mardani melalui Sekretaris Dinas, Efrin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memperkuat dampak reformasi birokrasi yang sejalan dengan visi Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.
“Reformasi birokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan aktif dan terintegrasi dari seluruh SKPD,” ujar Efrin, Selasa (15/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sinergitas antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk menjamin keterpaduan kebijakan serta efektivitas layanan publik berbasis data dan teknologi informasi. Dalam hal ini, Diskominfosp siap menjadi motor penggerak reformasi melalui transformasi digital, keterbukaan informasi, dan integrasi data lintas sektor.
Rapat yang berlangsung di Aula Diskominfosp Tanah Bumbu ini dihadiri pejabat struktural dan perwakilan masing-masing bidang. Hasilnya, disepakati sejumlah strategi bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.
“Kolaborasi bukan sekadar agenda formal, tetapi komitmen nyata membangun pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Efrin.
Diskominfosp juga menyoroti pentingnya penguatan komunikasi publik dan literasi digital sebagai kunci meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Guna memastikan implementasi yang konsisten, Diskominfosp akan melakukan monitoring ketat dan menyusun pelaporan progres secara berkala kepada pimpinan daerah.
Dalam forum tersebut, juga disepakati percepatan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap bidang untuk mendukung evaluasi program strategis.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar upaya administratif, tetapi mencerminkan perubahan paradigma pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan transparan,” lanjutnya.
Seluruh SKPD diharapkan proaktif dalam berkoordinasi, khususnya terkait penyediaan data, diseminasi informasi, serta pelayanan digital. Sinergi yang kuat diyakini dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Diskominfosp juga membuka ruang konsultasi teknis dan pendampingan bagi SKPD lain guna mempercepat implementasi reformasi birokrasi.
“Ini bukan sekadar menyusun rencana, tetapi momentum penting untuk mengawal pelaksanaan dengan semangat kolaborasi demi Tanah Bumbu yang lebih baik,” pungkasnya.
