KOTABARU, RadarBanua – Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi meluncurkan pelaksanaan Program Intervensi Warga Miskin Produktif sebagai langkah strategis mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program ini mengusung pendekatan kolaborasi lintas sektor, meliputi sinergi data, perluasan kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Launching berlangsung di Panggung Seni Budaya Wisata Alam Gua Lowo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Sabtu (4/10/2025).
Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, S.Sos, mewakili Bupati Muhammad Rusli, S.Sos, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif yang digagas Asisten I Setda Kotabaru. Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata visi-misi kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
“Inovasi ini sangat visioner. Sesuai dengan komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kotabaru,” ujarnya.
Syairi mengungkapkan, berdasarkan data BPS Kalimantan Selatan tahun 2025, angka kemiskinan di Kotabaru telah menurun signifikan menjadi 43,6 persen, dan menjadi yang terendah di Kalsel.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja bersama. Program hari ini sangat strategis untuk memastikan tren positif ini berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya peran semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, dalam menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.
“Harapan kami, tahun depan minimal ada 50 perusahaan yang terlibat aktif dalam program ini,” tegasnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Minggu Basuki, M.AP menjelaskan, program ini menyasar warga miskin produktif agar dalam waktu enam bulan ke depan dapat keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
Adapun desa sasaran di Kecamatan Kelumpang Hilir meliputi:
- Desa Langadai (4 orang)
- Desa Tegal Rejo (10 orang)
- Desa Tarjun (3 orang)
- Desa Sungai Taib (10 orang)
- Desa Tirawan (10 orang)
Program ini melibatkan 6 perusahaan, 1 BUMN, dan 1 BUMDes setempat sebagai mitra penciptaan lapangan kerja dan usaha.
