KOTABARU, RadarBanua – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), Rabu (8/10/2025), di Aula Bamega Lantai 2, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, Sebelimbingan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kotabaru, H. Eka Saprudin, A.P., M.A.P., mewakili Bupati Kotabaru. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada perangkat daerah, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, dan masyarakat umum tentang pentingnya perlindungan terhadap karya serta gagasan intelektual agar tidak mudah ditiru atau diklaim pihak lain.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil kreativitas dan inovasi bernilai ekonomi, sosial, serta budaya tinggi, sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta memahami substansi regulasi secara utuh dan mampu mengimplementasikannya dalam tugas masing-masing,” ujar Eka Saprudin.
“Mari kita dorong semangat berkarya dan berinovasi di Kotabaru dengan memastikan setiap ide dan ciptaan mendapatkan perlindungan yang layak,” tambahnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan tujuh sertifikat kekayaan intelektual kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas komitmen melindungi hasil karya lokal.
Narasumber dan Materi Sosialisasi
Acara menghadirkan tiga narasumber berkompeten:
M. Aji Rifani, S.H., Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, dengan materi Optimalisasi Produk Unggulan Daerah/Wilayah;
Nizar Al Farisy, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, membahas Proses Pembentukan Perda Nomor 10 Tahun 2025;
Muhammad Erpani, S.H., LL.M., memaparkan Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten Kotabaru.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Drs. H. Minggu Basuki, M.A.P., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotabaru, berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber.
Perlindungan Produk Lokal dan Identitas Daerah
Dalam paparannya, M. Aji Rifani menegaskan pentingnya memperkuat identitas produk lokal agar tidak mudah diklaim oleh pihak luar.
“Kekayaan intelektual harus dilindungi karena merupakan jati diri dan potensi ekonomi daerah. Banyak produk unggulan suatu wilayah diakui pihak lain hanya karena belum memiliki payung hukum,” jelasnya.
Ia mencontohkan potensi budaya Suku Bajo di Kotabaru, serta produk seperti gula aren Tirawan, hasil kerajinan tangan, dan motif kain tradisional yang perlu segera didaftarkan sebagai produk indikasi geografis agar terlindungi secara hukum dan memiliki nilai jual lebih tinggi.
Aji juga mengajak peserta untuk aktif mempromosikan karya daerah melalui berbagai media, termasuk media sosial.
“Sekarang masyarakat lebih sering melihat informasi lewat media sosial daripada televisi. Maka promosi produk unggulan daerah juga harus menyesuaikan perkembangan teknologi,” ujarnya.
Langkah Strategis Majukan Ekonomi Kreatif Kotabaru
Melalui Perda Nomor 10 Tahun 2025, Pemkab Kotabaru berharap dapat menciptakan ekosistem inovatif yang berkelanjutan, mendorong lahirnya pelaku ekonomi kreatif baru, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik karya dan inovasi lokal.
Selain itu, perda ini juga menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan kebanggaan terhadap karya daerah, memperkuat posisi Kotabaru di peta ekonomi kreatif nasional, serta menegaskan bahwa merek daerah dan indikasi geografis berperan penting dalam meningkatkan nilai ekonomi wilayah.
