Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi bersama 14 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan sistem remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sekaligus evaluasi biaya operasional dan pendapatan BLUD tahun 2025.
Rapat secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, dan dihadiri para Kepala UPTD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Dalam sambutannya, Eddy Elminsyah Jaya menegaskan pentingnya penguatan tata kelola keuangan BLUD agar tetap akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap seluruh UPTD di lingkungan Pemprov Kalsel yang menerapkan PPK-BLUD dapat merealisasikan pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan, tanpa mengesampingkan fungsi utama sebagai penyedia layanan kepada masyarakat.
“UPTD dengan pola PPK-BLUD diharapkan mampu mencapai bahkan melampaui target pendapatan, namun tetap mengutamakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Keseimbangan antara kinerja keuangan dan kualitas layanan menjadi hal yang sangat penting,” ujar Eddy di saat kegiatan di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (10/2/2026).
Selain melakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan dan biaya operasional tahun 2025, Rakor juga membahas sistem remunerasi di masing-masing UPTD. Skema remunerasi ini dirancang sebagai bentuk insentif bagi UPTD yang mampu memenuhi maupun melampaui target pendapatan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
Melalui forum koordinasi ini, Biro Perekonomian Setda Kalsel mendorong adanya penyempurnaan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pengelolaan BLUD, sekaligus memperkuat sinergi antar UPTD dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan.
“Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran BLUD sebagai unit pelayanan yang profesional, mandiri, dan berdaya saing, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Eddy. MC Kalsel/tgh
