Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan resmi memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (ponsel) di lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 yang ditujukan kepada seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB di wilayah Kalimantan Selatan.
Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dedy Hidayat, mengatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan konsentrasi siswa selama proses belajar mengajar berlangsung.
Menurut Dedy, penggunaan ponsel yang tidak terkontrol sering menjadi distraksi utama yang mengganggu fokus dan daya serap siswa terhadap materi pelajaran.
“Harapan kita, siswa bisa lebih fokus pada pembelajaran. Saat ini, ponsel sering kali mengganggu konsentrasi mereka. Dengan adanya pembatasan ini, kita ingin menciptakan interaksi yang lebih positif antara siswa dan guru,” ujar Dedy di Banjarbaru, Jumat (27/2/2026).
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat pembatasan, bukan pelarangan total. Ponsel masih diperbolehkan digunakan dalam kondisi tertentu, seperti saat kegiatan pembelajaran berbasis digital dengan arahan guru, pelaksanaan ujian berbasis daring, serta untuk kebutuhan mendesak dengan dukungan fasilitas komunikasi yang disediakan pihak sekolah bagi orang tua.
“Selain siswa, guru dan tenaga pendidik juga diimbau untuk menggunakan ponsel secara bijak selama jam pelajaran sebagai bentuk keteladanan bagi peserta didik,” tegasnya.
Kebijakan yang telah berlaku sejak 10 Februari 2026 ini mengacu pada keberhasilan penerapan aturan serupa di sejumlah provinsi lain, seperti DKI Jakarta dan Banten.
Melalui kebijakan tersebut, Disdikbud Kalsel berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan kualitas interaksi pembelajaran, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/Jml
