Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar forum Perangkat Daerah sebagai momentum merumuskan langkah-langkah kebijakan dalam menjawab berbagai isu sosial di daerah. Forum ini menghadirkan narasumber dari unsur Biro Umum, Kementerian Sosial RI, Bappeda Kalimantan Selatan, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat arah kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan arahan Presiden RI dan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan terpilih.
“Forum ini merupakan momentum penting bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang mampu menjawab isu-isu strategis urusan sosial di masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Farhanie, Banjarmasin, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, kebijakan sosial ke depan harus berbasis pada data tunggal terpadu yang akurat dan mutakhir. Hal ini penting agar seluruh program perlindungan dan pemberdayaan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Kita harus memastikan validitas dan pemutakhiran data dilakukan secara berkala. Data menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Selain penguatan data, Dinas Sosial Kalsel juga memprioritaskan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya yang berada di dalam panti. Peningkatan kapasitas panti sosial dan tenaga pendukung menjadi fokus agar pelayanan yang diberikan semakin optimal.
Di sisi pemberdayaan, Farhanie menyebut penguatan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) sebagai langkah strategis dalam mendorong kemandirian PPKS secara berkelanjutan.
“Program UEP-P harus dikelola secara holistik, mulai dari pendampingan usaha, akses pasar hingga monitoring keberlanjutan usaha. Tujuannya agar penerima manfaat dapat berkembang secara ekonomi dan tidak kembali pada kondisi rentan,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kemitraan dengan dunia usaha dan filantropi perlu terus diperkuat.
“Kita harus lebih aktif memanfaatkan potensi pendanaan kesejahteraan sosial dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci menciptakan ekosistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berdaya saing,” tambahnya.
Tak kalah penting, Farhanie menekankan optimalisasi peran pilar-pilar kesejahteraan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta relawan sosial lainnya.
“Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan ketepatan sasaran program sosial sekaligus memberikan dukungan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Terakhir, ia menyoroti pentingnya peningkatan penanganan bencana berbasis masyarakat dalam perencanaan strategis. Dengan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan respons bencana, risiko dampak sosial dapat ditekan dan proses pemulihan pascabencana menjadi lebih cepat.
Melalui forum ini, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menghadirkan kebijakan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Banua. MC Kalsel/Rns
