Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa positif sejak awal tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional serta pengelolaan anggaran yang mulai berjalan efektif menjadi penopang utama terjaganya momentum tersebut.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan bahwa perekonomian Kalsel terus menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika awal tahun.
“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan IV 2025 mencapai 5,46 persen (yoy) atau 5,22 persen secara kumulatif, menjadikannya tertinggi ketiga di regional Kalimantan. Ini menunjukkan fondasi ekonomi daerah masih cukup kuat,” kata Catur, Banjarmasin, Senin (30/3/2026).
Dari sisi fiskal, realisasi Belanja Negara hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp4,55 triliun atau 15,25 persen dari pagu Rp29,81 triliun. Porsi terbesar dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,69 triliun.
Selain itu, kinerja APBD di awal tahun juga menunjukkan hasil positif dengan mencatatkan surplus sebesar Rp1,87 triliun. Kondisi ini mencerminkan ruang fiskal yang cukup sehat untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Catur menjelaskan bahwa perekonomian Kalsel tetap resilien di tengah fluktuasi global. Hingga Februari 2026, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sebesar US$752,34 juta, meskipun mengalami kontraksi 20,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Surplus ini ditopang oleh ekspor yang mencapai US$884,41 juta, walaupun terjadi penurunan volume pada komoditas utama seperti batubara dan CPO. Di sisi lain, impor meningkat menjadi US$132,07 juta, terutama dipengaruhi kenaikan impor minyak petroleum,” jelasnya.
Dari sisi harga, tekanan inflasi di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan. Pada Februari 2026, inflasi tercatat sebesar 5,97 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional yang berada di angka 4,76 persen. Secara bulanan, inflasi Kalsel mencapai 0,86 persen.
Menurut Catur, kenaikan inflasi terutama dipicu oleh tarif listrik, emas perhiasan, dan beras. Sementara secara bulanan, komoditas seperti emas perhiasan, daging ayam ras, dan ikan nila menjadi penyumbang utama.
Meski demikian, berbagai langkah pengendalian inflasi terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Salah satunya melalui operasi pasar murah yang telah menyalurkan 13,20 ribu ton beras SPHP serta pemantauan stok pangan menjelang Ramadan.
“Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar utama seperti Pasar Sentra Antasari dan Pasar Beras Muara Klayan,” tutupnya. MC Kalsel/Rns
