Dispersip Kalsel Terapkan WFH 70 Persen, Tetap Prioritaskan Pelayanan Publik

- Kontributor

Jumat, 17 April 2026 - 14:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan mulai menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi pegawainya sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat dalam rangka efisiensi energi, menghemat penggunaan BBM dan listrik di perkantoran Kebijakan ini diberlakukan dengan sejumlah penyesuaian guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Kepala Dispersip Kalimantan Selatan, Sri Mawarni, menyampaikan bahwa meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah, sekitar 30 persen pegawai tetap diwajibkan hadir secara langsung untuk menjaga operasional layanan.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, kami menerapkan WFH. Namun, karena kami merupakan instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka jumlah kehadiran pegawai kami atur. Pelayanan tetap berjalan meski tidak seperti hari biasa,” ujar Sri Mawarni, Jum’at (17/4/2026).

Untuk menjaga produktivitas pegawai selama WFH, Dispersip menerapkan sejumlah ketentuan, di antaranya kewajiban absensi digital dan mengikuti apel pagi secara daring melalui aplikasi Zoom.

“Selain itu, setiap pegawai diwajibkan melaporkan progres pekerjaan harian melalui tautan yang telah disediakan. Sistem piket juga diberlakukan bagi pegawai yang bekerja di kantor secara bergantian setiap pekan,” jelasnya.

Lebih jauh Sri Mawarnj menjelaskan, selama masa penyesuaian, operasional layanan perpustakaan turut mengalami perubahan. Pelayanan sementara dipusatkan di Perpustakaan Kilometer 6, Banjarmasin, termasuk layanan yang sebelumnya berada di kawasan Tendean. “Untuk hari Jumat, layanan dibuka hingga waktu Dzuhur, sementara pada hari Sabtu perpustakaan tetap melayani pengunjung seperti biasa, dan untuk har Minggu kita libur,” ungkapnya.

Sri Mawarni menegaskan, fokus utama kebijakan ini adalah memastikan administrasi perkantoran tetap berjalan optimal secara daring, tanpa mengabaikan layanan fisik yang masih dibutuhkan masyarakat, seperti layanan perpustakaan, keamanan, dan kebersihan.

Ia berharap, kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja pegawai dan pemenuhan hak masyarakat terhadap layanan informasi dan literasi di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/Jml

Berita Terkait

Lintasan Atletik Stadion 17 Mei Ditarget Selesai Akhir Juni, Kursi Stadion Diganti Total
Ekonomi Kalsel Tumbuh Solid, DJPb Sebut Kinerja Fiskal dan Perdagangan Tetap Terjaga
Kinerja Fiskal Kalsel Tunjukkan Tren Positif, Belanja Modal Melonjak Hampir 194 Persen
Penyaluran TKD di Kalsel Capai Rp6,68 Triliun, DJPb Sebut Dukungan Fiskal Daerah Terus Terjaga
Penyaluran KUR di Kalsel Capai Rp1,81 Triliun, Sektor Pertanian Dominasi Penerima
Dinas Pariwisata Kalsel Fokus Tingkatkan Kunjungan Wisatawan melalui Destinasi Unggulan
Turnamen Biliar Antar Wartawan Kalimantan 2026 Kembali Digelar di Banjarmasin
Disbunnak Kalsel Pastikan Ketersediaan dan Kesehatan Hewan Kurban

Berita Terkait

Jumat, 29 Mei 2026 - 14:23 WITA

Lintasan Atletik Stadion 17 Mei Ditarget Selesai Akhir Juni, Kursi Stadion Diganti Total

Jumat, 29 Mei 2026 - 13:00 WITA

Ekonomi Kalsel Tumbuh Solid, DJPb Sebut Kinerja Fiskal dan Perdagangan Tetap Terjaga

Jumat, 29 Mei 2026 - 12:58 WITA

Kinerja Fiskal Kalsel Tunjukkan Tren Positif, Belanja Modal Melonjak Hampir 194 Persen

Jumat, 29 Mei 2026 - 12:52 WITA

Penyaluran TKD di Kalsel Capai Rp6,68 Triliun, DJPb Sebut Dukungan Fiskal Daerah Terus Terjaga

Jumat, 29 Mei 2026 - 12:48 WITA

Penyaluran KUR di Kalsel Capai Rp1,81 Triliun, Sektor Pertanian Dominasi Penerima

Berita Terbaru