Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Penerapan Public Private Mix (PPM) termasuk ekspansi pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pemerintah dan swasta tingkat provinsi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menekan angka kasus Tuberkulosis (TBC).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, mengungkapkan bahwa TBC masih menjadi tantangan besar baik secara global maupun nasional. Berdasarkan Global TB Report 2025, Indonesia masih menempati peringkat kedua dengan beban TBC tertinggi di dunia setelah India, dengan estimasi kasus mencapai 1,05 juta hingga 1,09 juta kasus serta angka kematian yang masih signifikan.
“Di Kalimantan Selatan sendiri, data notifikasi kasus TBC pada tahun 2025 mencapai 12.169 kasus. Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua dan membutuhkan kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Diauddin di Banjarmasin, Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan, Indonesia telah menetapkan target eliminasi TBC pada tahun 2030 melalui berbagai strategi nasional, termasuk penguatan komitmen pemerintah dan peningkatan akses layanan TBC yang merata dan berkualitas. Peran komunitas, mitra, serta sektor swasta dinilai sangat penting dalam mendukung upaya tersebut.
“Secara nasional, angka terduga TBC, notifikasi kasus, dan jumlah kasus yang diobati menunjukkan peningkatan setiap tahun dalam periode 2020–2025, meskipun masih di bawah target. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi sektor swasta seperti dokter praktik mandiri, klinik, maupun rumah sakit swasta dalam implementasi PPM,” jelasnya.
Diauddin menambahkan, PPM merupakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh jejaring layanan TBC, baik pemerintah maupun swasta, secara sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan TBC yang bermutu serta berorientasi pada kebutuhan pasien.
“Melalui PPM, kita membangun jejaring layanan TBC yang kuat dan terintegrasi. Harapannya, implementasi ini dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Kalimantan Selatan sehingga pelayanan semakin mudah diakses dan berdampak langsung pada penurunan kasus,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyusun langkah konkret ke depan, termasuk dalam memperluas cakupan pemberian TPT di berbagai fasyankes.
“Pertemuan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi wadah untuk menyatukan langkah, menyusun perencanaan yang lebih terarah, serta memastikan ekspansi layanan TPT dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, baik melalui fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta,” pungkas Diauddin.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan, Kalimantan Selatan optimistis dapat mempercepat pencapaian target eliminasi TBC pada tahun 2030. MC Kalsel/scw
